BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Masyarakat Kabupaten Kebumen diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen Edi Rianto.
Pelaku memanfaatkan nama serta foto profil Edi Rianto pada aplikasi WhatsApp untuk meyakinkan calon korban.
Dalam aksinya, pelaku menggunakan sejumlah modus. Mulai dari menawarkan bantuan untuk tempat ibadah, meminta pengembalian kelebihan transfer, meminta uang muka pajak pencairan bantuan, hingga menjanjikan promosi jabatan atau mutasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Banyaknya laporan warga yang masuk dalam satu hingga dua pekan terakhir membuat Edi Rianto memberikan klarifikasi secara resmi.
Ia menegaskan tidak pernah menghubungi masyarakat, pengurus tempat ibadah, maupun aparatur desa secara pribadi untuk mengurus anggaran, hibah, ataupun kepegawaian.
“Marak sekali, dalam seminggu ini, hampir setiap hari ada laporan ke saya,” tutur Edi, Senin (7/8).
Modus penipuan dilakukan dengan memanfaatkan identitas pejabat daerah.
Pelaku menggunakan nama dan foto profil Sekda Kebumen di WhatsApp sehingga korban yang menerima pesan dapat mengira komunikasi tersebut benar-benar berasal dari Edi Rianto.
Sasaran penipuan antara lain pengurus tempat ibadah, khususnya takmir masjid, serta pemerintah desa.
Pelaku kemudian membangun komunikasi dengan korban dan menyampaikan informasi seolah-olah berkaitan dengan program atau kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Salah satu modus yang ditemukan adalah klaim adanya kelebihan transfer bantuan.
Dalam modus tersebut, pelaku mengaku telah mencairkan dana bantuan hibah dari Bagian Kesra Pemkab Kebumen. Setelah itu, korban diberi tahu bahwa terdapat kelebihan nominal transfer.
“Pelaku kemudian berdalih terjadi kelebihan nominal transfer dan meminta korban segera mentransfer balik sejumlah uang ke rekening tertentu,” katanya.
Jika korban percaya dan mengikuti instruksi tersebut, uang yang dikirimkan justru dapat masuk ke rekening milik pelaku.
Selain mengaku terjadi kelebihan transfer, pelaku juga menggunakan modus permintaan uang muka pajak.
Korban diminta mengirim sejumlah uang terlebih dahulu dengan alasan untuk membayar pajak pencairan dana bantuan atau Alokasi Dana Desa (ADD).
Edi Rianto menegaskan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah telah menggunakan prosedur resmi dan sistem perbankan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan melalui sistem perbankan resmi, yakni Bank Jateng.
Karena itu, masyarakat perlu berhati-hati apabila ada pihak yang mengatasnamakan pejabat Pemkab Kebumen kemudian meminta sejumlah uang sebelum bantuan dicairkan.
“Pajak hanya dibayarkan setelah transfer dari pemerintah diterima oleh pihak penerima manfaat. Selain itu, jika terjadi kekeliruan nominal, sistem Bank Jateng yang akan melakukan pendebitan ulang secara otomatis. Bukan warga yang diminta mengembalikan uang secara manual,” ujar Edi.
Penjelasan tersebut sekaligus menjadi penegasan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap pesan WhatsApp yang mengarahkan penerima bantuan untuk melakukan transfer ke rekening tertentu.
Pengurus tempat ibadah menjadi salah satu kelompok yang disasar dalam modus penipuan tersebut.
Pelaku memanfaatkan informasi mengenai program bantuan pemerintah untuk membangun kepercayaan korban.
Setelah komunikasi terjalin, pelaku kemudian dapat mengarahkan korban pada permintaan transfer dengan berbagai alasan.
Padahal, Sekda Kebumen menegaskan dirinya tidak pernah menghubungi penerima hibah satu per satu secara personal untuk mengurus pencairan bantuan.
Pemkab Kebumen sendiri menyalurkan hibah kepada sekitar 200 penerima setiap tahun.
Dengan jumlah penerima sebanyak itu, menurut Edi, tidak masuk akal apabila Sekda harus menghubungi setiap penerima secara pribadi.
Karena itu, warga perlu mencermati identitas pengirim, isi pesan, nomor rekening, serta prosedur yang disampaikan.
Terlebih jika komunikasi tersebut disertai desakan untuk segera mengirim uang.
Penipuan tidak hanya menyasar program bantuan. Pelaku juga menggunakan nama Sekda Kebumen untuk menjalankan modus jual beli jabatan serta mutasi ASN fiktif.
Dalam modus tersebut, pelaku menjanjikan kemudahan bagi ASN yang ingin mendapatkan mutasi atau promosi jabatan tertentu.
Pelaku dapat menghubungi korban dengan menggunakan foto profil pejabat daerah agar terlihat meyakinkan. Bahkan, menurut Edi, pelaku tidak selalu berasal dari kalangan PNS.
Edi menegaskan bahwa manajemen kepegawaian di lingkungan Pemkab Kebumen menerapkan sistem merit.
Pengangkatan, promosi, maupun pemindahan tugas pegawai dilakukan berdasarkan kinerja dan kebutuhan organisasi.
Proses tersebut juga dilakukan dengan dukungan sistem digital sehingga tidak dapat begitu saja diintervensi oleh oknum yang menjanjikan jabatan.
Masyarakat, khususnya ASN, diminta tidak mudah percaya apabila ada pihak yang mengaku dapat mengurus mutasi atau promosi jabatan dengan imbalan tertentu.
Aksi penipuan yang mengatasnamakan Sekda Kebumen tersebut disebut telah berlangsung sekitar tiga bulan.
Dalam perkembangannya, laporan dari masyarakat semakin banyak diterima dalam satu hingga dua pekan terakhir.
Edi mengatakan pihaknya telah mengambil langkah dengan berkoordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Polres Kebumen.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk membantu menelusuri aktivitas pelaku sekaligus mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan penipuan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah semakin banyak masyarakat menjadi korban, terutama karena modus yang digunakan memanfaatkan identitas pejabat daerah.
Edi Rianto mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai pesan WhatsApp maupun panggilan telepon yang mengatasnamakan dirinya atau pejabat Pemkab Kebumen.
Terlebih apabila komunikasi tersebut disertai permintaan untuk mengirimkan sejumlah uang.
Warga sebaiknya melakukan verifikasi melalui saluran resmi pemerintah sebelum mengambil tindakan.
Jika menemukan indikasi penipuan, masyarakat juga diminta segera melaporkannya kepada pihak berwajib.
Kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk memutus modus penipuan berbasis penyalahgunaan identitas pejabat.
Dengan tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi, potensi kerugian akibat aksi oknum tersebut dapat ditekan. (mam/stch/dda)
