BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – DPRD Kabupaten Purbalingga mendesak Pemerintah Kabupaten Purbalingga segera mempercepat pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Sejumlah tahapan yang menjadi prasyarat pembangunan, terutama pembebasan lahan dan pemenuhan dokumen lingkungan, diminta segera dituntaskan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana.
Desakan tersebut disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purbalingga, Ahmad Sa’bani, dalam laporan Banggar pada Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Rabu (2/9/2026).
Menurut DPRD, pembangunan SNT merupakan salah satu program strategis yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Purbalingga.
“Pembebasan lahan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) bersama BPN dan pemenuhan dokumen lingkungan UKL-UPL harus segera diselesaikan,” tegas Ahmad Sa’bani.
Tahapan pembebasan lahan menjadi salah satu hal penting yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain status dan kesiapan lahan, dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) juga perlu dipenuhi sebelum proses pembangunan dapat berjalan lebih lanjut.
Dorongan DPRD terhadap percepatan pembangunan SNT disampaikan seiring dengan meningkatnya alokasi belanja modal dalam Raperda Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026.
Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja modal mengalami kenaikan sebesar 10,05 persen menjadi Rp132,13 miliar.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan strategis daerah.
Salah satu program yang turut menjadi perhatian adalah penyiapan dan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.
DPRD berharap peningkatan alokasi belanja modal tidak hanya berhenti pada penganggaran, tetapi segera diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Khusus untuk SNT, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh tahapan persiapan dapat dilakukan secara cepat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Percepatan tersebut diperlukan agar program pembangunan sekolah tidak mengalami keterlambatan akibat persoalan administratif maupun teknis.
Selain pembangunan SNT, DPRD Purbalingga juga meminta Pemkab mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek fisik infrastruktur yang telah masuk dalam program pembangunan tahun anggaran 2026.
Paket pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2026 diminta dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan.
“Pelaksanaan paket pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2026 wajib diselesaikan tepat waktu dan tepat mutu, didukung penambahan anggaran pengamanan operasional perhubungan, serta pengawasan ketat batas tonase kendaraan tronton demi mempertahankan Indeks Layanan Perhubungan,” tandas Ahmad.
Menurut DPRD, pembangunan infrastruktur jalan memiliki kaitan erat dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Karena itu, proyek jalan tidak hanya dituntut selesai sesuai jadwal, tetapi juga harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Pengawasan terhadap kendaraan dengan muatan berlebih juga menjadi perhatian.
Kendaraan tronton dengan tonase yang melebihi batas dinilai dapat mempercepat kerusakan jalan dan pada akhirnya meningkatkan beban pemeliharaan infrastruktur daerah.
Karena itu, DPRD mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat untuk menjaga kualitas jalan yang telah dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Sementara itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan bahwa penyiapan Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat sumber daya manusia.
Menurut Fahmi, sektor pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan Purbalingga.
Dukungan terhadap pendidikan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga melalui berbagai program pengembangan kapasitas masyarakat.
“Pendidikan dan penguatan sumber daya manusia melalui dukungan PAUD, bantuan perlengkapan sekolah dalam semangat Purbalingga Gotong Royong, pembibitan mahasiswa, orientasi dan peningkatan kompetensi aparatur, serta fasilitasi Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap prioritas pendidikan pemerintah pusat,” kata Fahmi dalam sambutannya pada Rapat Paripurna.
Penyiapan SNT diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pendidikan pemerintah pusat.
Kehadiran sekolah tersebut juga diharapkan mampu memberikan akses dan fasilitas pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.
Dalam pembangunan sebuah fasilitas pendidikan, kesiapan lahan menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Karena itu, DPRD Purbalingga meminta pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dengan BPN agar proses pembebasan lahan untuk SNT dapat berjalan.
Selain persoalan lahan, pemenuhan dokumen UKL-UPL juga menjadi bagian penting dalam persiapan pembangunan.
Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan pembangunan memperhatikan aspek lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD berharap seluruh proses tersebut dapat diselesaikan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.
Dengan kesiapan lahan, dokumen lingkungan, serta dukungan anggaran, pembangunan SNT diharapkan dapat segera masuk ke tahap pelaksanaan fisik.
Percepatan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi Purbalingga juga dinilai penting karena program tersebut berkaitan dengan agenda peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga kini dituntut memastikan anggaran yang telah disiapkan dapat direalisasikan secara efektif.
Di sisi lain, DPRD akan terus melakukan pengawasan agar pembangunan SNT maupun proyek infrastruktur lainnya berjalan sesuai target, tepat waktu, dan menghasilkan fasilitas yang berkualitas.
Dengan koordinasi antara Pemkab, DPRD, BPN, serta pihak terkait lainnya, berbagai hambatan dalam persiapan SNT diharapkan dapat segera diselesaikan.
Program tersebut pun diharapkan tidak sekadar menjadi rencana dalam APBD, tetapi benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Purbalingga.(alw/stch/dda)
