BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Keterbatasan ruang fiskal membuat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara harus semakin selektif dalam menjalankan pembangunan fisik sepanjang 2026.
Di tengah kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Banjarnegara meminta seluruh proyek yang dibiayai melalui APBD 2026 dikawal secara ketat agar dapat selesai tepat waktu, sesuai spesifikasi, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pengawasan terhadap proyek pembangunan menjadi perhatian karena realisasi fisik dan keuangan pada awal tahun sempat mengalami deviasi minus dari target.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi agar pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
DPRD mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) segera melakukan percepatan terhadap pekerjaan yang mengalami keterlambatan.
Namun, percepatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas hasil pembangunan.
Ketua DPRD Banjarnegara, Slamet, mengatakan setiap proyek pemerintah harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan teknis dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Percepatan pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kualitas. Setiap pekerjaan fisik tetap harus mengacu pada ketentuan teknis, spesifikasi pekerjaan, serta regulasi yang berlaku,” katanya, Rabu (2/9/2026).
Menurut Slamet, keterbatasan anggaran membuat Pemkab Banjarnegara harus semakin cermat dalam menentukan program pembangunan yang akan dibiayai.
Setiap proyek yang sudah direncanakan perlu dikawal sejak tahap pelaksanaan hingga penyelesaian.
Hal tersebut penting untuk memastikan anggaran daerah yang terbatas benar-benar menghasilkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Selain mempertimbangkan kecepatan penyelesaian, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kualitas pekerjaan.
Infrastruktur yang dibangun menggunakan APBD diharapkan mampu bertahan dalam jangka panjang sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, DPRD menilai tidak ada ruang untuk pemborosan maupun pekerjaan yang tidak memberikan dampak signifikan.
Karena itu, proyek pembangunan perlu diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tingkat urgensi, serta manfaat ekonomi dan sosial yang dapat dihasilkan.
Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pembahasan administratif. DPRD Banjarnegara juga melakukan pemantauan langsung ke sejumlah lokasi proyek untuk melihat perkembangan pekerjaan.
Ketua Komisi III DPRD Banjarnegara, Ibrahim, mengatakan pihaknya telah turun ke lapangan untuk mengevaluasi proyek sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan.
“Kami Komisi III juga telah turun ke lapangan untuk melihat langsung dan melakukan evaluasi lapangan. Dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengetahui perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek,” ujarnya.
Pemantauan lapangan tersebut menjadi salah satu cara DPRD memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Jika ditemukan persoalan teknis maupun administratif, pemerintah daerah diharapkan dapat segera melakukan tindak lanjut.
Pengawasan sejak awal juga penting untuk mencegah keterlambatan pekerjaan hingga mendekati batas akhir tahun anggaran.
Ibrahim mengatakan sektor infrastruktur masih menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan Banjarnegara 2026.
Pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat.
Infrastruktur jalan dan jembatan juga memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi jalan yang baik dapat memperlancar pergerakan orang maupun barang antarkawasan.
“Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi antarkawasan,” katanya.
Bagi wilayah yang memiliki karakter geografis seperti Banjarnegara, keberadaan infrastruktur transportasi yang memadai juga penting untuk membuka akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik.
Karena itu, proyek jalan dan jembatan yang masuk dalam program pembangunan perlu mendapatkan pengawasan agar pengerjaannya tidak hanya selesai sesuai jadwal, tetapi juga memiliki kualitas konstruksi yang baik.
Perhatian DPRD tidak hanya tertuju pada pembangunan jalan dan jembatan. Fasilitas publik seperti sarana kesehatan dan pendidikan juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan proyek berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan manfaat yang paling besar bagi masyarakat.
DPRD menilai pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Karena itu, proyek di sektor tersebut juga perlu direncanakan dan diawasi secara matang.
Keberhasilan pembangunan, menurut Ibrahim, tidak cukup hanya dilihat dari besarnya serapan anggaran atau seberapa cepat sebuah proyek diselesaikan.
Kualitas hasil pekerjaan menjadi indikator penting karena infrastruktur yang dibangun menggunakan anggara daerah harus dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
Untuk menjaga pelaksanaan pembangunan tetap sesuai target, evaluasi proyek akan dilakukan secara berkala.
Evaluasi tersebut diharapkan mampu menemukan persoalan teknis maupun administratif sedini mungkin.
Dengan demikian, kendala yang muncul di lapangan dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
DPRD juga menggunakan hasil reses sebagai salah satu bahan dalam menentukan arah pembangunan.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses kemudian menjadi bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuat pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Banjarnegara.
Di tengah tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah, pembangunan Banjarnegara 2026 dituntut semakin efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mengejar target penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat nyata.
Percepatan pekerjaan yang mengalami keterlambatan tetap diperlukan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun.
Namun, percepatan harus tetap berada dalam koridor ketentuan teknis, spesifikasi, dan regulasi yang berlaku.
Dengan pengawasan DPRD dan evaluasi secara berkala, proyek infrastruktur diharapkan dapat berjalan lebih terukur.
Jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur publik lainnya harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Kondisi ruang fiskal yang terbatas justru menjadi alasan bagi Pemkab Banjarnegara untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas.
Pembangunan tidak cukup hanya cepat selesai, tetapi harus berkualitas, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang. (jud/stch/dda)
