BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, muncul fenomena unik di masyarakat. Banyak anak muda yang mengibarkan bendera bajak laut ala One Piece, sebuah manga Jepang yang sangat populer.
Fenomena ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan pemerintah, memicu diskusi tentang etika dan rasa nasionalisme.
Di tengah kontroversi ini, pemerintah memberikan pandangannya mengenai ekspresi budaya populer tersebut. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengibaran bendera ala kru Topi Jerami dari One Piece tidak perlu disikapi secara berlebihan.
“Itu bagian dari ekspresi kreativitas. Sekali lagi, itu tidak ada masalah, kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay,” ujar Prasetyo pada Selasa (5/8). Pernyataan ini menyiratkan bahwa selama tidak mengganggu makna dan sakralitas bendera merah putih sebagai simbol negara, kebebasan berekspresi tetap dapat diterima.
Namun demikian, Prasetyo mengingatkan agar semangat kreatif generasi muda tidak sampai membenturkan makna sakral bendera negara dengan simbol-simbol fiksi.
“Bendera merah putih itu satu-satunya,” tegasnya, menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan bendera nasional.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memberikan pandangannya yang sedikit berbeda. Ia menekankan bahwa pengibaran bendera selain merah putih pada tanggal 17 Agustus dapat berpotensi menyinggung martabat negara.
“Bendera merah putih diperjuangkan oleh para pahlawan dengan darah dan nyawa,” ungkap Hasanuddin pada Rabu (6/8).
Baginya tindakan mengganti atau menomorduakan Merah Putih tidak patut dilakukan, terutama di saat-saat sakral seperti hari kemerdekaan.
Meski demikian, di balik semua narasi aturan dan etika tersebut, terdapat sisi lain dari fenomena ini yang mencerminkan kegelisahan generasi muda dalam mencari cara baru untuk mencintai tanah airnya.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melihat bahwa pengibaran bendera One Piece oleh anak muda bukanlah bentuk penolakan terhadap Merah Putih.
“Mereka sedang mencari simbol yang mewakili idealisme: kebebasan, keadilan, dan solidaritas,” jelasnya.
Lebih lanjut Immanuel mengatakan bahwa tokoh Luffy dan teman-temannya dalam cerita One Piece konsisten melawan penindasan dan sistem korup adalah cermin dari kegelisahan anak muda saat ini.
“Ironisnya, figur pemimpin mereka saat ini, Presiden Prabowo, justru punya karakter mirip tokoh yang mereka kagumi: melawan korupsi, memperjuangkan keadilan sosial, dan ingin rakyat kenyang,” tambah Immanuel.
Menurut Immanuel, pemerintah seharusnya tidak perlu panik atau membalas simbol-simbol tersebut dengan stigma negatif.
Fenomena ini seharusnya dilihat sebagai alarm sosial yang menandakan bahwa nilai keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil harus selalu hadir dalam kebijakan negara.
“Fenomena ini bukan ancaman. Ini alarm sosial,” tegasnya.
Immanuel bahkan melihat fenomena pengibaran bendera One Piece sebagai momentum bagi pemerintah.
Jika negara mampu mendengar suara anak muda yang disampaikan melalui simbol bajak laut tersebut maka energi positif itu dapat diarahkan menjadi kekuatan besar bagi agenda besar bangsa seperti memerangi tambang ilegal merebut kembali aset negara memberantas korupsi dan memastikan tidak ada lagi rakyat yang kelaparan.
“Merah Putih bukan hanya soal bendera yang berkibar di tiang. Ia harus lahir dari cerita-cerita yang dirasakan rakyat. Dari rasa bangga bukan sekadar kewajiban,” tuturnya dengan penuh harapan agar semangat nasionalisme bisa terus tumbuh di kalangan generasi muda dengan cara-cara yang relevan dengan perkembangan zaman, tanpa harus kehilangan esensi dari perjuangan bangsa.
Meskipun pengibaran bendera bajak laut ala One Piece menuai pro kontra namun hal ini juga membuka ruang dialog antara generasi tua dan muda tentang arti sebenarnya dari nasionalisme di era modern ini.
Sekaligus menjadi refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat nilai-nilai keadilan solidaritas serta keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak dalam setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. (*/stch)
