BANYUMASEKSPRES.ID, Wakil Bupati Malang, Hj Lathifah Shohib, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menyalurkan beragam bantuan sosial serta tali asih bagi pilar-pilar kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang.
Ucapan apresiasi itu disampaikan Wabup Lathifah ketika mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam kegiatan penyaluran bantuan di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu, 27 Agustus 2025 kemarin.
Wabup Lathifah menegaskan, kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten sangat membantu mempercepat langkah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah Malang.
“Program ini menyentuh langsung masyarakat. Di Kabupaten Malang, penerima manfaat tersebar di hampir seluruh kecamatan. Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemprov Jatim yang benar-benar membantu meringankan beban masyarakat,” kata Wabup Lathifah.
Kunjungan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Gubernur Khofifah dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Melalui Program SAPA Bansos 2025, dirinya menegaskan bahwa bantuan sosial bukan hanya sebatas santunan, melainkan diarahkan untuk mendukung kemandirian serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dari 38 kabupaten dan kota, Malang adalah titik ke-34. Kami ingin memastikan semua bantuan tepat sasaran. Ada yang bersifat charity, namun sebagian besar diarahkan untuk menguatkan ekonomi masyarakat, baik penyandang disabilitas, Lansia, maupun keluarga miskin ekstrem,” kata Gubernur Khofifah.
Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, total nilai bantuan sosial yang disalurkan sepanjang 2025 mencapai lebih dari Rp250 miliar untuk seluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur.
Dari jumlah tersebut, Kabupaten Malang menerima alokasi bantuan sekitar Rp18,7 miliar.
Rinciannya, program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp2,5 miliar, bantuan mobilitas bagi Lansia dan penyandang disabilitas Rp1,2 miliar, serta bantuan sosial untuk 3.800 KPM senilai Rp4,1 miliar.
Selain itu, ada pula bantuan langsung tunai (BLT) untuk buruh pabrik rokok lintas wilayah sebesar Rp2,3 miliar.
Untuk program penanggulangan kemiskinan ekstrem dialokasikan Rp2,9 miliar. Sementara itu, bantuan kewirausahaan inklusif dan produktif (KIP) serta Putri Jawara menerima kucuran dana Rp1,5 miliar.
Program zakat produktif yang dikelola Baznas Jatim mendapatkan Rp1 miliar, sedangkan tali asih bagi TKSK dan Tagana mencapai Rp650 juta.
Kemudian, ada bantuan alat mesin pertanian dan dukungan bagi Program Pemberdayaan BUM Desa senilai Rp2,7 miliar. Pemprov Jatim juga menyiapkan anggaran operasional untuk pendamping PKH Plus.
Di samping itu, program Jatim Puspa tetap dilanjutkan dengan fokus pada pemberdayaan perempuan serta kelompok rentan agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa seluruh rangkaian bantuan sosial tersebut dirancang untuk menjadi strategi percepatan pengurangan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
“Bantuan ini adalah pintu masuk. Tapi yang lebih penting adalah kesinambungan usaha ekonomi warga. Karena itu, program kewirausahaan, zakat produktif, hingga alat mesin pertanian harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga,” terangnya.
Dengan dukungan bantuan sosial yang signifikan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrem bisa diwujudkan lebih cepat dari target nasional tahun 2025. (fam)
