BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP — Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, terus dikebut menjelang target pelunasan.
Hingga Rabu (9/9/2026), sebanyak 13 desa di wilayah tersebut telah menyelesaikan pembayaran PBB dengan capaian sekitar 98 persen.
Dari total desa yang menjadi wilayah Kecamatan Binangun, masih terdapat empat desa yang belum menyelesaikan pembayaran PBB.
Pemerintah kecamatan pun terus melakukan pemantauan sekaligus mendorong pemerintah desa agar segera mengejar kekurangan pembayaran.
Camat Binangun Akh. Budi Santoso mengatakan, percepatan pelunasan PBB menjadi salah satu perhatian pemerintah kecamatan.
Setiap perkembangan pembayaran di masing-masing desa dipantau secara rutin agar kendala yang muncul dapat segera diketahui dan dicarikan solusi.
“Setiap bulan kami rutin rakor PBB untuk melihat perkembangan pembayaran di masing-masing desa,” kata Budi, Rabu (9/9).
Budi menjelaskan, saat ini sebanyak 13 desa telah mencapai status lunas PBB. Secara keseluruhan, capaian pembayaran di Kecamatan Binangun sudah berada di kisaran 98 persen.
Meski demikian, pemerintah kecamatan tidak ingin berpuas diri dengan capaian tersebut.
Masih adanya empat desa yang belum menyelesaikan pembayaran membuat proses penagihan terus dilakukan.
Kecamatan Binangun secara berkala menggelar rapat koordinasi PBB untuk mengetahui perkembangan pembayaran di setiap desa.
Selain melalui rapat, petugas kecamatan juga melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan, termasuk kendala yang menyebabkan masih adanya objek pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya.
Menurut Budi, proses penagihan PBB memang tidak selalu berjalan mudah.
Salah satu kendalanya adalah terdapat objek pajak yang dimiliki warga yang bukan merupakan penduduk asli Binangun.
Kondisi tersebut membuat proses penagihan terkadang membutuhkan waktu lebih panjang.
Pemerintah desa perlu melakukan penelusuran dan komunikasi dengan pemilik objek pajak agar pembayaran dapat segera diselesaikan.
Persoalan kepemilikan objek pajak menjadi salah satu tantangan dalam mengejar pelunasan PBB di Kecamatan Binangun.
Sebagian tanah atau bangunan yang menjadi objek pajak diketahui dimiliki oleh warga yang tidak tinggal atau bukan berasal dari wilayah Binangun.
Kondisi tersebut membuat pemerintah desa tidak selalu mudah melakukan penagihan secara langsung.
Meski begitu, pemerintah kecamatan tetap mendorong desa untuk melakukan berbagai upaya agar capaian pembayaran dapat terus meningkat.
Monitoring tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan administrasi. Pemerintah kecamatan juga turun langsung untuk melihat perkembangan pembayaran sekaligus mengevaluasi strategi yang dilakukan masing-masing desa.
Budi berharap empat desa yang masih memiliki kewajiban pembayaran PBB dapat segera menyelesaikannya sehingga seluruh desa di Kecamatan Binangun bisa mencapai pelunasan.
Menariknya, sejumlah pemerintah desa di Kecamatan Binangun memiliki cara masing-masing untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.
Program yang diterapkan disesuaikan dengan karakter, budaya, serta kegiatan yang berkembang di masing-masing desa.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat pembayaran pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dapat dikaitkan dengan aktivitas masyarakat.
Salah satu contohnya adalah Festival Gunungan di Desa Jepara Kulon. Kegiatan desa tersebut menjadi salah satu momentum yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban PBB.
Selain itu, Desa Pasuruan juga memiliki kegiatan tersendiri yang dikaitkan dengan upaya meningkatkan pembayaran PBB.
Pendekatan berbeda dilakukan Desa Binangun. Pemerintah desa tersebut memiliki program pembayaran PBB dalam satu hari dengan target seluruh kewajiban dapat langsung dilunasi.
Strategi yang memanfaatkan kegiatan masyarakat tersebut menjadi salah satu cara pemerintah desa mendekatkan program pembayaran pajak dengan kehidupan warga.
Sementara itu, Desa Kepudang memiliki pendekatan yang cukup unik dengan mengaitkan pembayaran PBB dengan tradisi Asok Glondong Pangareng-areng.
Kegiatan budaya tersebut menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang tetap dipertahankan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, tradisi dan kegiatan masyarakat juga dapat menjadi sarana untuk mendorong partisipasi warga dalam memenuhi kewajiban membayar PBB.
Pemanfaatan tradisi lokal sebagai bagian dari kegiatan pembayaran pajak menunjukkan bahwa masing-masing desa memiliki strategi yang berbeda.
Pemerintah desa dapat menyesuaikan pendekatan dengan karakter masyarakat setempat.
Cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya membayar PBB tepat waktu.
Selain rapat koordinasi rutin, Kecamatan Binangun melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke desa-desa.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengejar pelunasan sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dengan capaian sekitar 98 persen, Kecamatan Binangun memiliki peluang untuk mencatat hasil yang baik dalam pembayaran PBB tahun ini.
Namun, pemerintah kecamatan masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah berupa empat desa yang belum mencapai pelunasan.
Budi berharap seluruh desa dapat segera menyelesaikan kewajibannya. Ia bahkan menargetkan Kecamatan Binangun mampu menjadi salah satu wilayah dengan capaian pelunasan PBB terbaik di Kabupaten Cilacap.
“Tahun ini semoga Kecamatan Binangun bisa menjadi yang terbaik dalam pelunasan PBB di Kabupaten Cilacap,” pungkasnya.
Upaya mengejar pelunasan PBB tidak hanya dilakukan melalui penagihan, tetapi juga dengan koordinasi rutin, monitoring, evaluasi, serta pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
Keberadaan program berbasis kegiatan budaya seperti Festival Gunungan hingga tradisi Asok Glondong Pangareng-areng Kepudang juga menjadi warna tersendiri dalam upaya pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dengan 13 desa sudah lunas dan capaian pembayaran mencapai sekitar 98 persen, pemerintah Kecamatan Binangun kini tinggal mengejar penyelesaian pembayaran di empat desa yang masih belum lunas.
Jika seluruh kendala dapat segera ditangani, target menjadi wilayah dengan pelunasan PBB terbaik di Kabupaten Cilacap terbuka semakin besar. (jul/stch/dda)
