BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Di tengah transformasi industri otomotif global, dua pabrik komponen otomotif yang berlokasi di Jawa Timur diprediksi akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.
Pernyataan ini disampaikan oleh Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden dalam bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Menurut informasi yang diperoleh, pemilik dari kedua pabrik tersebut, yang merupakan bagian dari perusahaan induk asal Jepang, memutuskan untuk mengubah fokus produksi mereka menuju mobil listrik.
Said Iqbal menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena perusahaan induk mempertimbangkan untuk memindahkan basis produksinya ke Vietnam dan meninggalkan Indonesia.
Jika keputusan tersebut terealisasi, konsekuensinya adalah ribuan pekerja akan terkena dampak langsung dari PHK yang direncanakan.
“Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan besar dalam sektor komponen otomotif. Saya belum bisa menyebutkan nama perusahaannya, tetapi dampaknya bisa sangat signifikan bagi ribuan karyawan,” ungkap Said dalam konferensi pers virtual yang berlangsung pada hari Minggu (21/6/2026).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa perusahaan induk di Jepang berencana untuk memindahkan operasi mereka ke negara-negara dengan produktivitas lebih tinggi serta mengubah diversifikasi produk mereka.
“Mereka akan berfokus pada pengembangan mobil listrik yang saat ini sedang dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia,” tambahnya.
Meskipun tidak mencantumkan nama kedua perusahaan secara langsung, Said memberikan petunjuk melalui inisial PT J dan PT S.
Informasi yang dihimpun dari kalangan serikat buruh menunjukkan bahwa pengembangan kendaraan listrik dinilai lebih menguntungkan jika dilakukan di Vietnam dibandingkan dengan Indonesia.
Menurut Said, situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri otomotif domestik.
“Di Indonesia, pabrik mobil listrik tampaknya tidak kompetitif. Namun, di Vietnam terdapat kebijakan khusus yang mendukung pengembangan pabrik mobil listrik,” jelasnya.
Said Iqbal juga menekankan bahwa diskusi mengenai pemindahan produksi ini masih berada pada tahap awal dan merupakan informasi preliminer.
“Ini baru diskusi awal. Kami memperkirakan bahwa ribuan pekerja dapat terpengaruh oleh PHK jika rencana ini dijalankan,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Said Iqbal telah meminta kepada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), organisasi buruh di bawah naungannya, untuk melakukan dialog dengan pihak perusahaan agar hak-hak para pekerja tetap terlindungi selama proses transisi ini.
Dia juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna melaporkan situasi ini secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Masalah utama yang muncul dalam konteks ini adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai kendaraan listrik,” ujar Said.
Kebijakan yang kurang mendukung perkembangan industri kendaraan listrik dapat menjadi salah satu faktor penyebab keputusan perusahaan untuk merelokasi produksi mereka ke negara lain.
Dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif global mengalami pergeseran signifikan menuju kendaraan ramah lingkungan, termasuk mobil listrik.
Banyak negara berlomba-lomba menarik investasi di sektor ini dengan menawarkan insentif menarik bagi investor asing.
Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan untuk bersaing dalam menarik investasi ke dalam sektor otomotif baru ini.
Sementara itu, kondisi perekonomian nasional pasca-pandemi COVID-19 juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan perusahaan-perusahaan besar untuk melanjutkan atau menghentikan operasionalnya di Indonesia.
Semakin banyak perusahaan yang mempertimbangkan efisiensi biaya dan keberlanjutan usaha sebagai prioritas utama mereka.
Dengan adanya potensi PHK massal ini, pertanyaan besar muncul tentang bagaimana pemerintah dapat melindungi para pekerja yang terdampak serta merumuskan kebijakan yang lebih proaktif dalam mendukung pengembangan industri kendaraan listrik di tanah air. (*/stch/dda)
