BANYUMASEKSPRES.ID, SOLO – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus pengoplosan beras yang telah merugikan negara dengan nilai mencapai Rp100 triliun setiap tahunnya.
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Prabowo saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 pada Minggu malam (20/7).
Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan, “Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat.”
Prabowo menjelaskan bahwa modus operandi para pelaku adalah menjual beras biasa tetapi mengklaimnya sebagai beras premium dengan harga jauh lebih tinggi.
Tindakan ini menurutnya merupakan pelanggaran serius yang harus direspons dengan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum.
“Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Presiden juga menambahkan bahwa jika praktik curang ini bisa dihentikan, dana sebesar Rp1.000 triliun dapat diselamatkan dalam lima tahun ke depan dan digunakan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Bayangkan kalau Rp1.000 triliun kita bisa manfaatkan dalam lima tahun, mungkin kita bisa hilangkan kemiskinan,” ujarnya.
Pernyataan Prabowo mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberantas mafia pangan yang selama ini merugikan masyarakat luas.
Sebagai informasi tambahan, pekan sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menyebutkan adanya dugaan sebanyak 212 merek beras yang terlibat dalam praktik pengoplosan.
Di tengah kritik terhadap praktik pengoplosan beras, Prabowo juga menyampaikan kabar positif mengenai ketahanan pangan nasional.
Ia mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah saat ini mencapai lebih dari 4,2 juta ton, sebuah pencapaian tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Selain itu, produksi jagung mencatat peningkatan sebesar 30 persen dan produksi beras naik hingga 48 persen dibandingkan periode sebelumnya.
“Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton,” ujar Prabowo.
Selain fokus pada ketahanan pangan, Prabowo juga memaparkan capaian program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau lebih dari 6 juta anak dan ibu hamil di seluruh negeri.
Program MBG ini dirancang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil melalui pemberian makanan bergizi secara gratis.
Prabowo optimistis bahwa target penerima manfaat dari program tersebut bisa mencapai 20 hingga 25 juta orang pada akhir Agustus 2025.
Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program ini seraya menyatakan bahwa MBG bahkan mulai mendapat perhatian internasional sebagai inisiatif yang belum pernah ada sebelumnya di luar negeri.
“Belum pernah ada program seperti ini dibahas di luar negeri. Kita harus teruskan,” ucapnya.
Cadangan Beras Capai Angka Tertinggi
Dalam pernyataannya mengenai cadangan beras nasional, Prabowo menunjukkan optimisme terhadap masa depan ketahanan pangan Indonesia dengan pencapaian cadangan beras sebesar lebih dari 4,2 juta ton.
Angka tersebut menjadi bukti nyata dari usaha pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian serta memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh warga negara.
Peningkatan signifikan juga terlihat pada sektor lain seperti jagung dan padi yang masing-masing mengalami kenaikan produksi sebesar 30 persen dan 48 persen.
Capaian ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani lokal dengan meningkatkan hasil panen mereka.
Kampanye melawan praktik pengoplosan beras menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi hak-hak konsumen dari tindakan curang oknum tak bertanggung jawab.
Komitmen untuk menindak tegas para pelaku kejahatan ekonomi ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat sistem pengawasan distribusi serta penjualan pangan di tanah air.
Sebagai langkah lanjutan dari upaya pemberantasan mafia pangan tersebut, sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Polri menjadi sangat krusial demi terciptanya transparansi serta akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus terkait kepentingan publik luas. (*/stch)
