BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen melalui penguatan 29 program kesejahteraan nasional.
Program tersebut mencakup berbagai bentuk bantuan sosial, subsidi, layanan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi yang menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).
Dalam kesempatan itu, kepala negara memaparkan berbagai program perlindungan sosial yang telah dijalankan pemerintah sebagai fondasi utama mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Menurut Prabowo, Indonesia saat ini memiliki salah satu sistem perlindungan sosial (welfare state) yang kuat di dunia.
Sistem tersebut merupakan hasil pembangunan berkelanjutan dari berbagai pemerintahan sebelumnya yang kini diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita,” kata Prabowo.
Sebanyak 29 program kesejahteraan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu program pengentasan kemiskinan, program universal, dan program afirmatif.
Pada kelompok program pengentasan kemiskinan terdapat 18 jenis bantuan dan subsidi, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Sekolah Rakyat, Program Indonesia Pintar (PIP), PIP Kuliah, Kartu Sembako, bantuan sosial ATENSI, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan pemberdayaan masyarakat, bantuan perumahan, subsidi energi, hingga bantuan pangan.
Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga desil 4 dengan nilai bantuan berkisar antara Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan.
Di sektor pendidikan, pemerintah juga memperluas akses melalui Sekolah Rakyat yang memberikan layanan pendidikan berasrama bagi 44.635 siswa dari keluarga kurang mampu.
Nilai manfaat program tersebut mencapai sekitar Rp4 juta per siswa setiap bulan.
Selain itu, Program Indonesia Pintar (PIP) telah membantu sekitar 22,1 juta siswa, sedangkan PIP Kuliah memberikan pembebasan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada sekitar 1,2 juta mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.
“Keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa,” ujar Prabowo.
Dalam bidang kesehatan, pemerintah terus memperluas perlindungan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang kini menanggung iuran bagi sekitar 96,8 juta masyarakat.
“Nyaris 100 juta. Kita beri jaminan,” katanya.
Pemerintah juga mempertahankan berbagai bentuk subsidi yang dinilai sangat membantu masyarakat, mulai dari subsidi LPG, solar, Pertalite, listrik, diskon tarif kereta api, angkutan laut, hingga bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng selama tiga bulan bagi sekitar 33,24 juta keluarga.
Selain program pengentasan kemiskinan, pemerintah menjalankan program universal yang dapat dinikmati masyarakat secara luas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Sementara itu, kelompok program afirmatif meliputi sembilan program, di antaranya beasiswa LPDP, Sekolah Garuda, Sekolah Taruna Nusantara, subsidi pupuk, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga program sertifikasi halal gratis.
Prabowo menilai seluruh program tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya saing nasional di masa depan.
“We are strong, we are rich, and we will be richer. Kita akan lebih kaya karena kita tidak mau lagi menjadi bangsa yang terlalu naif,” tegas Presiden.
Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa keberhasilan seluruh program tersebut sangat bergantung pada akurasi data penerima manfaat.
Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga mengintegrasikan data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga data penerima bantuan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” katanya.
Presiden menjelaskan bahwa digitalisasi penyaluran bantuan sosial kini telah diterapkan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Ia berharap sistem digital yang semakin akurat dapat menghindari kesalahan penyaluran bantuan, baik penerima yang sudah tidak layak maupun masyarakat miskin yang belum terdaftar.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan proses verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial bersama pemerintah daerah masih terus berlangsung.
Pemerintah menargetkan proses penyempurnaan data dapat selesai dalam waktu sekitar satu bulan.
Selain itu, Kementerian Sosial juga tengah menguji skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif selain bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Pemerintah bahkan mengkaji kemungkinan bantuan sosial dapat langsung dibelanjakan di koperasi tersebut sehingga tidak hanya membantu masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian desa secara lebih luas. (*/stch/dda)
