BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kini sedang turun tangan langsung dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan empat pulau yang terletak di perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Polemik ini telah memicu protes dari masyarakat Aceh dan menjadi perhatian serius pemerintahan pusat. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah terlibat dalam komunikasi intensif untuk menangani persoalan ini.
Empat pulau yang menjadi pusat sengketa, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, sebelumnya diakui sebagai bagian dari Provinsi Aceh. Namun, melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri, pulau-pulau tersebut kini ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Keputusan ini tertuang dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pembaruan dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditandatangani pada 25 April 2025.
“Kami telah melakukan komunikasi dengan Presiden, dan beliau memutuskan untuk mengambil alih persoalan batas pulau ini,” ujar Dasco.
Presiden Prabowo menargetkan bahwa keputusan final mengenai status keempat pulau tersebut akan diumumkan paling lambat pekan depan. Langkah ini diambil untuk mencegah konflik horizontal dan gejolak sosial yang lebih luas.
“Keputusan akan diambil oleh Presiden dalam pekan depan,” tegas Dasco, menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin segera menyelesaikan sengketa ini.
Reaksi keras muncul dari Pemerintah Provinsi Aceh dan masyarakat setempat, terutama dari warga pesisir yang merasa identitas kedaerahan mereka diabaikan. Mereka mendesak pemerintah pusat agar bersikap adil dan transparan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kedaulatan daerah.
Kementerian Dalam Negeri mengumumkan bahwa mereka akan melakukan kajian ulang terhadap status empat pulau tersebut, dengan kajian dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 Juni 2025.
Sikap tegas Presiden Prabowo untuk mengambil alih penanganan sengketa ini merupakan sinyal penting bahwa pemerintah pusat tidak menginginkan perdebatan ini berlarut-larut.
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki pemahaman mendalam tentang pertahanan dan kedaulatan wilayah. Harapannya, keputusan yang diambil akan meredam ketegangan dan memberikan kejelasan mengenai batas administrasi antara kedua provinsi.
Masyarakat Aceh, yang dikenal memiliki ikatan kuat dengan tanah kelahirannya, merasa tidak dilibatkan dalam proses administratif yang berakibat pada perubahan batas teritorial ini.
Protes dari warga Aceh mencuat setelah Kepmendagri menempatkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Sumatera Utara. Mereka merasa bahwa keputusan tersebut menggerus identitas kedaerahan mereka.
Masyarakat mendesak agar pemerintah pusat bersikap adil dan transparan, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kedaulatan daerah.
Dengan langkah yang diambil Presiden Prabowo, ada harapan bahwa polemik ini segera menemui titik terang. Keputusan yang diambil diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menyelesaikan ketegangan antara kedua provinsi. Hal ini penting untuk memelihara kerukunan dan stabilitas sosial di wilayah tersebut.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang terlibat. Pengalaman Prabowo dalam bidang pertahanan memberikan keyakinan bahwa dia mampu menangani isu ini dengan bijaksana.
Keterlibatan langsung Presiden dalam menyelesaikan sengketa ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk menjaga keutuhan wilayah sekaligus mendengarkan aspirasi rakyat. Keputusan final yang akan diumumkan pekan depan menjadi harapan besar bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara untuk menyudahi polemik ini secara damai dan bermartabat.
Dengan demikian, masyarakat menanti langkah-langkah selanjutnya dari Presiden Prabowo dan berharap agar solusi yang diberikan dapat menjadi jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. (*/stch)
