BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Pengelolaan Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) atau yang dikenal sebagai Shrimp Estate di Tegalretno, Petanahan, akan segera mengalami perubahan signifikan dalam manajemennya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk mengalihkan tanggung jawab pengelolaan ini kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfokus pada sektor usaha.
Penugasan penting ini diumumkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tinggal Hermawan, bersama Direktur Operasional Agrinas, Surya Lung.
Keduanya menyampaikan informasi ini saat melakukan audiensi di kediaman Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Menurut Surya Lung, pengalihan pengelolaan BUBK kepada Agrinas merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan sektor budidaya udang di kawasan tersebut.
“Ke depan fokus kami adalah terkait dengan budidaya BUBK, akan dialihkan ke kami dan akan kami kelola,” jelasnya dengan optimisme.
Sebelumnya, KKP memang memiliki peran utama sebagai contoh dalam praktik budidaya udang yang baik. Namun kini, dengan keterlibatan Agrinas, diharapkan ada peningkatan dalam aspek bisnis dan keberlanjutan pengelolaan.
Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyambut baik kabar ini namun memberikan catatan penting agar pelimpahan pengelolaan tersebut tetap melibatkan masyarakat setempat.
“Tentu tujuannya untuk memberikan dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Hal ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam setiap inisiatif pembangunan ekonomi daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh mereka.
Sementara itu terkait dengan retribusi untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen pasca pelimpahan ini, Surya Lung mengonfirmasi bahwa jumlah kontribusi untuk daerah tidak akan berkurang dari sebelumnya.
“Minimal tidak lebih rendah dari yang sekarang. Sistemnya mungkin bukan retribusi, bisa dengan skema yang lain atau apapun itu kami akan negosiasi dengan Pemda,” jelas Surya Lung.
Hal ini menunjukkan komitmen Agrinas untuk tetap menjaga hubungan baik serta kontribusi ekonomi bagi daerah setempat.
Proses inventarisasi aset dari KKP kepada Agrinas saat ini masih berlangsung dan diperkirakan memerlukan waktu sebelum semuanya bisa diselesaikan dengan tuntas. Hal ini penting agar transisi manajemen berjalan lancar tanpa adanya hambatan berarti.
Sebagai informasi tambahan, Kabupaten Kebumen telah menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) perikanan budidaya sebesar Rp402.481.744 selama periode Januari hingga Juli 2025. Jumlah tersebut berasal dari aktivitas BUBK Tegalretno yang diserahkan dalam tiga tahap berbeda.
PT Agrinas Jaladri Nusantara sendiri diketahui sebagai BUMN yang didirikan dengan tujuan mendukung swasembada pangan serta implementasi ekonomi biru di Indonesia.
Bidang usaha perusahaan ini mencakup perikanan tangkap serta budi daya hingga pengolahan hasil perikanan dan rantai pasok berbasis riset dan teknologi modern dengan orientasi keberlanjutan jangka panjang.
Shrimp Estate menjadi proyek besar yang dibangun oleh Kementerian KKP pada tahun 2022 di atas lahan seluas 100 hektar milik Pemkab Kebumen dengan anggaran lebih dari Rp250 miliar rupiah.
Proyek ambisius ini lahir berkat kerja sama antara Pemkab Kebumen dan Kementerian KKP dalam upaya mengembangkan kawasan industri perikanan di wilayah Kabupaten Kebumen.
Media mencatat bahwa Shrimp Estate atau BUBK ini merupakan salah satu kompleks terbesar di Indonesia yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Maret 2023 lalu serta melaksanakan panen perdana oleh Wakil Presiden Amin Ma’ruf pada tanggal 26 Juni 2023.
Melihat semua perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa langkah strategis pengalihan pengelolaan budidaya udang kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal melalui keterlibatan aktif dalam proses pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. (fur/stch)
