BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada April 2025, mencapai USD 431,5 miliar. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dari pertumbuhan 6,4 persen pada Maret 2025.
Informasi ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, yang menyoroti bahwa peningkatan ULN ini terutama bersumber dari sektor publik.
Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan posisi ULN Indonesia adalah pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global. Hal ini turut memberikan dampak positif terhadap posisi utang luar negeri negara tersebut.
Secara khusus, utang pemerintah mencatatkan angka USD 208,8 miliar pada April 2025. Pertumbuhan ini mencapai 10,4 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 7,6 persen.
Peningkatan utang pemerintah didorong oleh penarikan pinjaman serta masuknya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Kondisi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga meskipun ketidakpastian di pasar keuangan global cukup tinggi.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pemerintah,” ujar Ramdan.
Pemanfaatan ULN sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan utang luar negeri ini.
Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN oleh pemerintah difokuskan pada beberapa bidang utama: sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mendapatkan alokasi sebesar 22,3 persen dari total ULN pemerintah; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyerap sekitar 18,7 persen; jasa pendidikan memperoleh porsi 16,4 persen; sektor konstruksi mendapatkan bagian sebesar 12,0 persen; serta transportasi dan pergudangan menerima sekitar 8,7 persen dari total utang luar negeri pemerintah.
“Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” tambah Ramdan.
Kondisi utang luar negeri Indonesia yang masih dalam batas terkendali menunjukkan bahwa negara terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kemampuan membayar kembali utang tersebut dalam jangka panjang.
Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa perolehan dana lewat utang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga berkontribusi positif bagi perkembangan ekonomi nasional secara keseluruhan. (*stch)
