BANYUMASEKSPRES.ID, Di tengah suasana yang sakral pada pelaksanaan ibadah haji, pemandangan yang kurang menyenangkan terlihat saat Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan ke lokasi tenda jamaah haji Indonesia di Arafah, pada Kamis sore (21/5) waktu setempat.
Dalam inspeksinya, Dahnil mendapati hampir setiap tenda telah dipasangi penanda milik kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU).
Penempatan tanda tersebut menimbulkan kesan bahwa tenda-tenda tersebut hanya diperuntukkan bagi jamaah yang tergabung dalam KBIHU yang memasang tanda.
“Jangan dibiarkan ada yang nempelin gini. Tidak boleh ada KBIHU yang nempel kayak begini,” ujar Dahnil dengan tegas sambil mencopot paksa penanda milik KBIHU dari salah satu tenda.
Sikap tegas ini didukung oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, yang juga hadir di lokasi yang sama.
Ia menegaskan bahwa keberadaan tanda KBIHU dapat menghalangi jamaah haji di luar kelompok tersebut untuk masuk ke tenda.
“Orang di luar KBIHU ini, nanti jadinya tersisih, nggak boleh masuk,” tambah Irfan menjelaskan dampak dari praktik penandaan tersebut.
Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan haji yang harus ditangani dengan baik agar semua jamaah mendapatkan haknya tanpa diskriminasi.
Dahnil menegaskan kembali bahwa wewenang untuk mengatur penempatan jamaah haji di tenda-tenda Arafah dan Mina sepenuhnya berada di tangan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, bukan pada KBIHU.
“Kami nggak peduli, yang nggak tertib dengan Kementerian Haji dan Umrah, kita tutup KBIH yang bandel-bandel begini,” tegas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga ketertiban sekaligus melindungi hak semua jamaah.
Irfan juga menambahkan bahwa penandaan tenda seharusnya tidak perlu berlebihan.
“Tulisan kloter sekian dari embarkasi mana, itu cukup. Tidak ada tambahan lain,” timpalnya dengan nada serius.
Apa yang disampaikan oleh kedua pejabat ini mencerminkan pentingnya tata kelola dan keteraturan dalam pelaksanaan ibadah haji agar tidak merugikan pihak manapun.
Dahnil menjelaskan lebih lanjut bahwa banyak KBIHU yang tidak mematuhi aturan dengan memasang penanda atau nama mereka di tenda seolah-olah mengeklaim tenda itu hanya untuk kelompok mereka saja.
“Itu akan merusak tata kelola, dan akan mengorbankan jamaah nanti. Karena ada jamaah yang tidak kebagian tenda,” jelas Dahnil dengan nada prihatin.
Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran kolektif dalam menjalankan ibadah haji agar semua pihak dapat beribadah dengan tenang.
Di tahun sebelumnya, Dahnil mengungkapkan bahwa beberapa KBIHU bersikap saling berebut untuk memasang tanda nama mereka di tenda-tenda Arafah.
Setelah mengklaim tenda untuk jamaah mereka sendiri, sejumlah kelompok bahkan melarang jamaah lain yang tidak bergabung dalam kelompok tersebut untuk menempati tenda-tenda yang sudah terpasang tanda nama.
Praktik seperti ini sangat merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan semangat persatuan dalam menjalankan ibadah haji.
Demi mencegah terulangnya praktik tersebut, Dahnil memastikan bahwa PPIH Arab Saudi akan membagi tenda secara adil kepada semua jamaah berdasarkan kloter masing-masing.
Caranya adalah dengan memasang daftar nama jamaah haji di setiap tenda berdasarkan kloter mereka sehingga setiap orang tahu di mana mereka akan ditempatkan ketika tiba di lokasi tersebut.
Dengan langkah-langkah tegas ini, harapan untuk menciptakan suasana ibadah haji yang lebih kondusif semakin terbuka lebar. (*/stch/dda)
