Banyumas Ekspres
Dark ModeLight Mode

Anak Tidak Sekolah di Banyumas Naik Jadi 15 Ribu, Dinas Pendidikan Soroti Masalah Serius

Jumlah Anak Tidak Sekolah NaikJumlah Anak Tidak Sekolah Naik
UJUNG TOMBAK: Dikdas jadi salah satu ujung tombak bidang penanganan ATS. Data Dindik ada kenaikan jumlah ATS di Banyumas pada triwulan I 2026

BANYUMASEKSPRES.ID, PURWOKERTO – Di Kabupaten Banyumas, fenomena meningkatnya jumlah anak tidak sekolah (ATS) menjadi perhatian serius bagi semua elemen terkait pendidikan.

Dalam data terbaru yang disampaikan dalam sosialisasi penanganan ATS, Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), angka anak tidak sekolah mengalami lonjakan dari sebelumnya 13 ribu menjadi 15 ribu.

Kenaikan ini tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas sistem pendidikan di daerah tersebut.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Amrin Ma’ruf, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peningkatan angka ATS ini.

Menurutnya, meski ada berbagai upaya yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh masih jauh dari memuaskan.

“Salah satu hal yang belum cukup memuaskan yaitu data jumlah ATS di Banyumas yang naik dari 13 ribu menjadi 15 ribu,” ujarnya dengan nada serius.

Hal ini mencerminkan bahwa tantangan dalam dunia pendidikan di Banyumas bukan hanya terletak pada penyediaan fasilitas belajar, tetapi juga pada pengawasan dan dukungan untuk memotivasi anak-anak agar tetap bersekolah.

Amrin menekankan bahwa penanganan masalah ATS seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

Ia mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam upaya menekan angka tersebut.

“ATS bukan hanya tanggungjawab pendidikan non formal melalui pendamping, penilik atau PKBM tetapi tanggungjawab semua. Pendidikan formal melalui pengawas, korwilcam sampai guru semuanya,” tegasnya.

Ini menunjukkan perlunya kolaborasi antara berbagai unsur pendidikan agar langkah-langkah yang diambil lebih efektif.

Selain itu, Amrin juga menjelaskan bahwa proses penanganan ATS tidak seharusnya berhenti saat anak-anak kembali ke bangku sekolah.

Pendampingan dan bimbingan harus terus dilakukan agar mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Dalam pandangannya, keberlanjutan pendidikan merupakan fokus utama dalam menangani masalah ATS ini.

Dengan demikian, anak-anak yang sempat tidak bersekolah dapat kembali berpartisipasi dalam sistem pendidikan secara menyeluruh.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Wilopo Untung Handoyo juga memberikan pandangannya terkait masalah ini.

Ia menekankan betapa pentingnya kepedulian dari seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan.

“Menangani sesuatu yang menjadi indikator di setiap pemerintahan butuh kepedulian sesuai tupoksi. Sama dengan menangani kemiskinan,” tuturnya.

Pandangan Wilopo menunjukkan bahwa penanganan ATS adalah bagian integral dari pembangunan sosial dan ekonomi suatu daerah.

Lebih jauh lagi, Wilopo menjelaskan bahwa pemahaman data mengenai anak tidak sekolah akan sangat membantu dalam mempercepat identifikasi masalah serta mencari solusi yang tepat sasaran.

Dengan memahami data secara mendalam, semua pihak dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka ATS dengan lebih efektif.

Dukungan anggaran juga menjadi salah satu aspek penting dalam menangani permasalahan ini.

Wilopo menyebutkan bahwa berbagai sumber dana dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program pendidikan, termasuk bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, organisasi kemasyarakatan, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan swasta.

Koordinasi antara berbagai pihak pun dianggap sebagai kunci dalam pengelolaan anggaran untuk program-program yang bertujuan menanggulangi masalah ATS.

“Korwilcam, pengawas dan penilik tinggal menyampaikan kepada yang mengkoordinir di Dinas Pendidikan terkait penanganan ATS,” pungkas Wilopo dengan penuh harapan akan adanya sinergi dalam upaya ini.

Keberhasilan penanganan masalah anak tidak sekolah sangat tergantung pada kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan formal dan non-formal, serta masyarakat luas.

Kenaikan angka anak tidak sekolah ini merupakan alarm bagi semua pihak untuk bergerak bersama dan melakukan tindakan nyata.

Tanpa adanya kolaborasi yang kuat antar berbagai elemen dalam masyarakat, target penurunan angka anak tidak sekolah akan sulit dicapai.

Mari kita ingat bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak; oleh karena itu sudah saatnya kita bersatu padu untuk memastikan masa depan mereka lebih cerah. (yda/stch/dda)

Berita Sebelumnya
Tantang Pesik Kuningan di Ujicoba Terakhir

Persibangga Purbalingga Tantang Pesik Kuningan di Ujicoba Terakhir Jelang Liga 4 Nasional 2026

Berita Selanjutnya
KUR BRI

Tabel KUR BRI Rp20 Juta April 2026, Simulasi Cicilan dan Syarat Terbaru