BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Dengan memasuki tahun 2026, ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Banjarnegara dipastikan berada dalam kondisi yang aman.
Meskipun kebutuhan pupuk petani lebih besar dibandingkan dengan alokasi yang diterima oleh daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (Distankan KP) telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya gejolak di lapangan.
Setiyanti Nurohmah, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Tanaman Pangan di Distankan KP Banjarnegara, menjelaskan bahwa alokasi pupuk subsidi yang diterima oleh Kabupaten Banjarnegara pada tahun ini mencapai 16 ribu ton untuk pupuk urea dan juga 16 ribu ton untuk pupuk NPK.
Data terbaru menunjukkan bahwa hingga April 2026, penyerapan pupuk urea mencapai 32 persen atau sekitar 5.244 ton. Sementara itu, pupuk NPK telah terserap sebesar 40,96 persen atau sekitar 6.553 ton.
“Untuk pupuk organik alokasinya adalah 125 ton dan sampai bulan April sudah terserap sekitar 88 persen atau setara dengan 110 ton,” ungkap Setiyanti.
Tingginya serapan pupuk organik ini menunjukkan potensi kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pupuk subsidi lainnya.
Sebagai langkah proaktif, pihak Distankan KP telah mengajukan tambahan alokasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan kebutuhan petani terpenuhi.
“Kami sudah mengajukan penambahan sebesar 250 ton pupuk organik, saat ini kami masih menunggu tindak lanjut dari provinsi,” ujarnya lebih lanjut.
Kendati demikian, secara umum ketersediaan pupuk subsidi di Banjarnegara dipastikan masih mencukupi hingga akhir tahun mendatang.
Bahkan, alokasi untuk pupuk urea dan NPK pada tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kebutuhan pada tahun sebelumnya.
Setiyanti menjelaskan bahwa kebutuhan pupuk subsidi sepanjang tahun 2025 berada di kisaran 15.800 ton.
Sementara itu, pada tahun 2026 alokasi yang diterima mencapai angka yang lebih baik yaitu sebesar 16 ribu ton.
“Insyaallah aman. Alokasi juga sudah kami kunci per kecamatan. Jika ada wilayah yang mengalami kekurangan sementara wilayah lain masih memiliki sisa, kami bisa melakukan pergeseran alokasi,” jelasnya.
Langkah redistribusi antarwilayah menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pupuk subsidi tersebut.
Distankan KP juga membuka kemungkinan untuk mengajukan tambahan alokasi kepada pemerintah provinsi apabila terjadi lonjakan permintaan saat musim tanam tiba.
Setiyanti menuturkan bahwa jenis pupuk yang paling banyak dicari oleh petani saat ini adalah urea dan NPK. Namun dari sisi pemenuhan kebutuhan, pupuk NPK masih menjadi jenis yang paling terbatas di pasar.
“Jika dilihat dari alokasinya, urea bisa memenuhi sekitar 80 persen kebutuhan petani, sementara NPK baru memenuhi sekitar 66 persen dari total kebutuhan,” ungkapnya sembari menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan akan jenis pupuk tersebut.
Keberadaan pupuk subsidi sangat vital bagi para petani di Kabupaten Banjarnegara karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas pertanian mereka.
Dalam situasi ketidakpastian cuaca dan tantangan iklim yang tengah melanda banyak daerah, ketersediaan pupuk menjadi salah satu pondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk berjalan lancar, Distankan KP juga mengajak para petani untuk aktif berkomunikasi terkait kebutuhan mereka masing-masing.
Hal ini penting agar pihak pemerintah dapat merespon secara cepat terhadap setiap perubahan permintaan di lapangan.
Pihak Distankan KP juga berencana melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai penggunaan pupuk yang tepat serta tata cara pemupukan yang efisien agar para petani dapat memaksimalkan hasil pertanian mereka dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (*/stch/dda)
