BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap memberikan pembekalan kepada 40 anggota Pramuka melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Cilacap ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pentingnya pengawasan pemilu serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil.
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh berbagai materi terkait pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, hingga mekanisme pelaporan apabila menemukan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu berlangsung.
Melalui pendidikan ini, Bawaslu berharap anggota Pramuka dapat menjadi agen edukasi yang ikut menyebarkan kesadaran demokrasi di lingkungan masing-masing.
Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap, Soim Ginanjar, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
“Semua masyarakat memiliki peran dalam menjaga agar pemilu berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas. Kami ingin bersama anggota Pramuka membangun kesadaran serta pemahaman tentang demokrasi demi mewujudkan Cilacap yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Soim, Pendidikan Pengawas Partisipatif menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas jaringan pengawasan pemilu.
Dengan melibatkan generasi muda, khususnya anggota Pramuka, diharapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap proses demokrasi dapat tumbuh sejak dini.
Ia menambahkan, meningkatnya kesadaran masyarakat merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemilu yang berkualitas.
Oleh sebab itu, keterlibatan organisasi kepemudaan seperti Gerakan Pramuka dinilai sangat penting dalam mendukung pengawasan partisipatif.
“Kesadaran masyarakat menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi. Anggota Pramuka dapat menjadi kader yang aktif serta ikut terlibat dalam pengawasan pemilu sesuai peran dan kapasitasnya,” jelas Soim.
Sementara itu, perwakilan Kwarcab Gerakan Pramuka Cilacap, Sigit Widayanto, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurutnya, materi yang diberikan Bawaslu menjadi bekal penting bagi anggota Pramuka agar memahami proses demokrasi sekaligus mampu berkontribusi dalam menjaga integritas pemilu.
Ia menjelaskan bahwa peserta mendapatkan pengetahuan mengenai upaya pencegahan pelanggaran, mekanisme penanganan kasus, hingga tata cara melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada pihak yang berwenang.
“Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh bekal mengenai pencegahan, penanganan, serta pelaporan pelanggaran pemilu sehingga mereka dapat berperan sebagai pengawas partisipatif di lingkungan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Wahyudi Sutrisno, yang hadir secara virtual, mengingatkan bahwa tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks.
Selain praktik politik uang, penyebaran informasi palsu atau hoaks dan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) juga menjadi perhatian serius.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital memberikan manfaat besar, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi yang dapat memengaruhi opini publik maupun jalannya proses demokrasi.
Karena itu, masyarakat, termasuk generasi muda, diharapkan memiliki kemampuan untuk memilah informasi, mengenali konten manipulatif, serta tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi.
Program Pendidikan Pengawas Partisipatif sendiri telah berlangsung sejak 23 Juli 2026 dengan memadukan metode pembelajaran daring dan tatap muka.
Pada sesi luring di Aula Kwarcab Cilacap, peserta memperoleh materi secara langsung dari pimpinan dan jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap lahir semakin banyak pengawas partisipatif dari kalangan generasi muda yang mampu menjadi mitra strategis dalam menjaga kualitas demokrasi.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu, diharapkan pelaksanaan pemilu mendatang dapat berlangsung lebih transparan, jujur, adil, serta bebas dari berbagai bentuk pelanggaran. (*/stch/dda)
