BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2025 kepada jutaan pekerja di Indonesia.
Namun, publik perlu memahami bahwa dana bantuan tersebut tidak selalu bersifat final. Dalam kondisi tertentu, dana BSU yang telah ditransfer ke rekening pekerja bisa saja ditarik kembali oleh negara.
Informasi mengenai potensi penarikan kembali dana BSU ini tercantum secara resmi di laman BSU Kemnaker. Situs tersebut memuat syarat lengkap penerima BSU 2025 sebagaimana diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Menurut peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan bahwa seorang pekerja tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka penerima diwajibkan mengembalikan dana subsidi tersebut ke kas negara.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program bantuan ini.
Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kemenaker, Sunardi Manampiar Sinaga. Ia menegaskan bahwa mekanisme pengembalian dana telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran BSU.
Jika dana telah terlanjur diberikan kepada pihak yang tidak berhak, maka pengembaliannya dapat dilakukan melalui Rekening Penampungan Lain (RPL) yang dikelola oleh masing-masing bank atau kantor pos penyalur.
“BSU dilaksanakan sesuai dengan Permenaker No. 5 tahun 2025 dan Keputusan Dirjen PHI dan Jamsos Nomor 4/737/HK.06/VI/2025,” ujar Sunardi dalam siaran resmi, pada Selasa, 1 Juli 2025.
Ia menambahkan, setelah dana dikembalikan, pihak bank atau kantor pos penyalur akan menyampaikan laporan pengembalian tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BSU melalui BPJS Ketenagakerjaan. Laporan itu wajib disertai bukti pengembalian dana.
Sebagai informasi, syarat untuk menerima BSU 2025 telah ditetapkan secara rinci dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.
Beberapa syarat di antaranya, penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.
Selain itu, penerima BSU juga harus menerima upah maksimal Rp3,5 juta per bulan. Program bantuan ini tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
Pekerja yang sedang menerima bantuan dari program keluarga harapan juga tidak termasuk dalam kelompok prioritas penerima.
Sejak Selasa, 24 Juni 2025 lalu, pemerintah telah mulai menyalurkan dana BSU tahap pertama. Sunardi menyebutkan bahwa pencairan awal telah menjangkau 3.697.836 orang pekerja.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.450.068 orang telah menerima dana secara langsung ke rekening mereka, sedangkan 1.247.768 sisanya masih dalam proses verifikasi dan pencairan. Angka ini terus mengalami perkembangan.
Per Minggu, 29 Juni 2025 lalu, pun data menunjukkan peningkatan penerima BSU menjadi 3.648.408 orang. Sisanya, sebanyak 49.428 orang masih berada dalam tahap proses penyaluran oleh pihak terkait.
Meskipun demikian, Sunardi belum dapat memastikan kapan penyaluran untuk tahap kedua dimulai. Ia hanya menegaskan bahwa proses distribusi dana masih berlangsung sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Ia juga mengingatkan bahwa status kelayakan penerima bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung hasil akhir dari proses verifikasi berlapis yang dilakukan secara bertahap.
Perubahan status ini dapat terjadi meskipun sebelumnya seseorang telah dinyatakan layak menerima BSU.
“Sehingga, status dapat berubah tergantung hasil akhir dari proses tersebut,” jelas Sunardi.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar rutin melakukan pengecekan melalui laman resmi BSU Kemnaker, karena seluruh pembaruan data dilakukan mengikuti proses salur dari bank yang berjalan secara dinamis.
Lebih lanjut, di sampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat final update, karena pembaruan mengikuti proses penyaluran. Informasi yang valid akan diperbarui secara berkala mengikuti proses penyaluran BSU yang dilakukan secara bertahap.(fam)
