BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap akan segera menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap dan sejumlah instansi terkait guna membahas kepastian operasional kereta kelinci wisata.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut setelah Komisi C menerima audiensi dari Paguyuban Kereta Kelinci Wisata Kabupaten Cilacap yang menyampaikan aspirasi terkait keberlangsungan usaha mereka.
Ketua Komisi C DPRD Cilacap, Mitra Patriasmoro, mengatakan rapat akan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan.
Di antaranya Penjabat Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, Polresta Cilacap, Bagian Hukum, serta Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap.
Menurut Mitra, pertemuan tersebut bertujuan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan para pelaku usaha sekaligus tetap mematuhi ketentuan hukum dan aspek keselamatan yang berlaku.
Pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Tujuannya mencari solusi yang tetap sesuai dengan aturan,” tegas Mitra, Minggu (26/7).
Ia menjelaskan, para pelaku usaha berharap kereta kelinci tetap dapat beroperasi karena menjadi sumber mata pencaharian utama bagi banyak keluarga.
Oleh sebab itu, DPRD berupaya memfasilitasi dialog agar tercipta solusi yang tidak merugikan para pengusaha tanpa mengabaikan keselamatan penumpang.
“Namun ya itu tadi aturan terkait keselamatan tetap harus dipatuhi,” lanjutnya.
Salah satu alternatif yang akan dibahas dalam rapat tersebut adalah mengoperasikan kereta kelinci hanya di kawasan wisata.
Skema itu memungkinkan kendaraan wisata tetap digunakan melalui kerja sama dengan pengelola objek wisata sehingga operasionalnya lebih terkontrol dan sesuai ketentuan.
Dengan pola tersebut, kereta kelinci tidak lagi beroperasi di jalan umum, tetapi difokuskan untuk melayani wisatawan di area destinasi wisata.
Opsi ini dinilai dapat menjadi jalan tengah antara kepentingan keselamatan lalu lintas dan keberlangsungan usaha para pemilik kereta kelinci.
Komisi C DPRD Cilacap berharap seluruh instansi yang diundang dapat memberikan masukan sesuai kewenangan masing-masing sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar komprehensif.
Pembahasan lintas sektor juga dinilai penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun keselamatan di kemudian hari.
Selain itu, rapat diharapkan mampu memberikan kepastian kepada para pelaku usaha yang selama ini menggantungkan penghasilan dari operasional kereta kelinci.
Kepastian regulasi dinilai penting agar mereka dapat menjalankan usaha dengan rasa aman dan tetap memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami ingin membantu pelaku usaha, tetapi tetap harus sesuai aturan. Karena itu kami akan mengundang semua pihak agar ada solusi yang memberi kepastian bagi pelaku usaha,” pungkas Mitra.
Melalui rapat koordinasi tersebut, DPRD Cilacap berharap dapat menemukan formulasi kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan usaha kereta kelinci wisata sekaligus memastikan aspek keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Dengan demikian, aktivitas wisata dapat terus berkembang tanpa mengabaikan ketentuan peraturan yang berlaku. (jul/stch/dda)
