BANYUMASEKSPRES.ID, Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak Indonesia dari keluarga kurang mampu.
Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah karena faktor ekonomi.
Namun dalam praktiknya, tidak sedikit siswa atau orang tua yang merasa bingung karena status PIP mereka tidak ditemukan, meskipun sebelumnya sudah pernah terdaftar atau bahkan menerima bantuan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat: mengapa data mereka tiba-tiba hilang?
Ketua Tim Kerja PIP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Sofiana Nurjanah, menjelaskan bahwa penyebab utama dari permasalahan ini berkaitan dengan sistem pendataan Dapodik.
“Siswa yang layak dapat PIP tapi ternyata tidak memperoleh bantuan, itu karena data di Dapodik. Sebaliknya, ada siswa yang tidak layak PIP tetapi menerima bantuan, juga karena data di Dapodik,” ujar Sofiana dalam webinar Keterisian Data Siswa pada Dapodik untuk PIP, yang berlangsung 4 Februari 2025 lalu.
Untuk pelaksanaan PIP 2025, Puslapdik menetapkan dua batas waktu pemrosesan data, atau cut-off.
Tahap pertama sudah dilakukan pada 10 Februari 2025, sementara tahap kedua akan dilakukan pada 31 Agustus 2025.
Bagi siswa yang datanya masuk setelah kedua batas tersebut, maka pencairan bantuan akan diproses pada tahap berikutnya.
Artinya, keterlambatan pemutakhiran data bisa berdampak langsung pada tertundanya pencairan dana bantuan.
Masalah data Dapodik yang tidak lengkap atau tidak valid menjadi salah satu alasan paling umum.
Ketidaksesuaian pada data seperti NIK, NISN, tanggal lahir, maupun penghasilan orang tua dapat menggagalkan proses verifikasi.
Sofiana menekankan bahwa semua data siswa penerima harus lengkap, logis, dan valid agar bisa diverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Selain itu, walaupun data siswa sudah lengkap dan valid, hal tersebut belum cukup. Penetapan sebagai penerima PIP juga memerlukan tanda ‘Layak PIP’ dari pihak sekolah.
“Ada lebih dari 5,5 juta siswa dengan data yang lengkap, valid, dan logis serta sinkron dengan DTKS dan P3KE. Namun, mereka gagal menerima PIP karena sekolah tidak menandai mereka sebagai ‘Layak PIP’,” terang Sofiana.
Masalah lainnya terkait sinkronisasi data PIP dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Kemensos dan data P3KE dari Kemenko PMK.
Jika data siswa tidak padan saat proses sinkronisasi, maka sistem secara otomatis akan menyaringnya keluar.
Di sisi lain, terdapat pula kendala teknis yang bersumber dari identitas siswa. Sofiana mengungkapkan bahwa masih ada lebih dari satu juta siswa yang memiliki masalah pada data pribadi mereka, mulai dari NIK hingga penghasilan orang tua.
Secara rinci, terdapat 1.573.511 siswa yang bermasalah pada NIK, 572.507 siswa yang mengalami kendala pada NISN, dan 162.532 siswa yang salah dalam mencantumkan tanggal lahir.
Selain itu, 70.066 siswa memiliki data penghasilan orang tua yang tidak sesuai, serta 138.357 siswa terdeteksi sebagai penerima ganda karena juga terdaftar di lembaga pendidikan lain seperti madrasah atau pesantren di bawah Kementerian Agama.
Masalah terakhir yang juga menjadi sorotan adalah tidak adanya usulan ulang dari sekolah atau dinas pendidikan.
Banyak yang mengira PIP akan otomatis berlanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Padahal, menurut aturan, PIP perlu diusulkan kembali saat siswa naik tingkat.
“Bila misalnya di SD dan SMP tidak dapat PIP, maka di SMA bisa memperoleh, asal datanya lengkap, valid, dan logis di Dapodik, ditandai ‘layak’ oleh sekolah, atau diusulkan dinas, serta sinkron dengan DTKS dan P3KE,” kata Sofiana lagi.
Kepala Puslapdik Adhika Ganendra menambahkan informasi penting terkait nominal bantuan PIP yang kerap menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat.
“Memang sebelumnya, besaran dana bantuan PIP untuk sekolah menengah sebesar Rp1.000.000. Tapi sesuai Persesjen Kemendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024, jumlahnya ditingkatkan menjadi Rp1.800.000 per siswa per tahun,” ujar Adhika.
Namun, untuk siswa kelas 10 pada semester awal dan kelas 12 pada semester akhir, jumlah dana yang diterima adalah setengah dari nominal tersebut, yakni Rp900.000.
Dana ini ditransfer langsung ke rekening siswa yang tercantum dalam SK Pemberian PIP.
Adhika menegaskan bahwa dana ini sepenuhnya digunakan untuk keperluan pendidikan siswa secara personal.
Mulai dari pembelian perlengkapan sekolah, kebutuhan transportasi, hingga keperluan pendukung lainnya.
Bagi siswa atau orang tua yang ingin mengecek status PIP secara mandiri, saat ini proses pengecekan bisa dilakukan langsung dari ponsel. Cukup menyiapkan NISN dan NIK, lalu mengakses situs resmi PIP.
Setelah memasukkan data ke kolom pencarian dan menekan tombol “Cari”, informasi status pencairan akan muncul di layar.
Jika dana sudah tersedia, pencairan bisa dilakukan melalui sekolah atau lembaga penyalur resmi.
Sofiana kembali mengingatkan pentingnya pembaruan data di Dapodik. Ia menegaskan bahwa selama siswa mengikuti prosedur, maka mereka tetap bisa menjadi penerima PIP.
“Setiap tahun kita terus lakukan peremajaan data. Siapapun siswa, asal mengikuti prosedur dan tahapan proses, akan kita tetapkan sebagai penerima PIP,” tutup Sofiana.
Sebagai catatan, memeriksa status PIP secara rutin menjadi langkah preventif terbaik agar bantuan tidak terlewat.
Hal ini sangat penting agar tidak ada siswa yang terlewatkan hanya karena masalah administrasi.(amp)
