BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah resmi memperpanjang masa pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 untuk periode Juni dan Juli hingga 6 Agustus 2025. Langkah ini dilakukan guna memastikan semua penerima manfaat, terutama yang berada di wilayah terpencil, memiliki kesempatan mencairkan dana bantuan melalui PT Pos Indonesia.
Keputusan perpanjangan jadwal pencairan BSU 2025 tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri.
Ia menyampaikannya usai meninjau penyaluran bantuan tunai di Kantor Pos Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat, 1 Agustus 2025 kemarin.
“Perpanjangan pencairan ini telah disepakati dalam rapat antara Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Direktur Utama PT Pos Indonesia, serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Indah Anggoro Putri.
Perpanjangan masa pencairan BSU 2025 perlu dilakukan karena masih banyak pekerja yang belum sempat mencairkan dana bantuan akibat berbagai kendala teknis, termasuk keterbatasan akses transportasi dan perbankan di daerah-daerah tertentu.
Fokus utama penyaluran BSU kali ini adalah menjangkau para pekerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah menilai bahwa kelompok ini paling membutuhkan dukungan langsung karena keterbatasan infrastruktur dan akses finansial.
Untuk mencapai target penyaluran secara menyeluruh, PT Pos Indonesia diminta menerapkan strategi jemput bola, dengan cara mengunjungi langsung titik-titik strategis tempat penerima manfaat berada.
Beberapa lokasi yang menjadi prioritas di antaranya adalah daerah nelayan sebelum melaut, wilayah perkebunan terpencil, serta desa-desa yang belum memiliki akses ke layanan perbankan.
“Kami mendorong Pos Indonesia untuk bergerak lebih agresif, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” kata Indah.
Adapun total anggaran BSU yang digelontorkan pemerintah untuk periode Juni–Juli 2025 mencapai Rp10,72 triliun. Dana tersebut dialokasikan bagi sekitar 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, serta 565 ribu guru honorer.
Setiap penerima mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp600 ribu, yang disalurkan sekaligus selama dua bulan, dengan tujuan untuk membantu daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi kelompok pekerja menengah ke bawah.
Pada dasarnya, proses penyaluran BSU melalui rekening bank milik negara (Himbara) telah selesai, namun sebagian kecil mengalami kendala transfer.
Dana yang gagal ditransfer kemudian dialihkan ke saluran PT Pos Indonesia sebagai alternatif penyaluran.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, menyampaikan bahwa hingga awal Agustus 2025, penyaluran BSU melalui kantor pos telah mencapai 94 persen.
Dalam hal ini, masih tersisa sekitar 8 persen penerima yang ditargetkan dapat dilayani dalam lima hari ke depan.
“Untuk mengejar target 100 persen, kami membuka layanan kantor pos hingga malam hari. Bahkan saat akhir pekan, layanan tetap berjalan,” ungkap Endy.
Guna mendukung proses percepatan pencairan bantuan, PT Pos Indonesia juga mengerahkan tenaga tambahan serta logistik khusus untuk menjangkau titik-titik penerima secara langsung. Operasional kantor pos pun disesuaikan agar bisa melayani masyarakat hingga pukul 22.00 WIB.
Pihak Kementerian Ketenagakerjaan berharap, fleksibilitas waktu layanan dan dukungan lapangan ini dapat memastikan bantuan pemerintah tahun 2025 benar-benar tepat sasaran dan tuntas didistribusikan.
Langkah kolaboratif antara pemerintah dan PT Pos Indonesia diharapkan tidak hanya mempercepat penyaluran BSU 2025, tetapi juga memastikan kehadiran negara sampai ke pelosok daerah. (fam)
