BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) telah mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.
Penyesuaian ini melibatkan beberapa jenis BBM, seperti Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98) yang mengalami penurunan harga, sedangkan Pertamina Dex (CN 53) dan Dexlite (CN51) justru mengalami kenaikan harga.
Harga Pertamax kini ditetapkan pada Rp 12.200 per liter, turun dari harga sebelumnya Rp 12.500 per liter.
Sementara itu, harga Pertamax Turbo turun menjadi Rp 13.200 per liter dari sebelumnya yang mencapai Rp 13.500 per liter.
Sebaliknya, harga Dexlite naik menjadi Rp 13.850 per liter dari sebelumnya Rp 13.320 per liter, dan Pertamina Dex meningkat menjadi Rp 14.150 per liter dari sebelumnya Rp 13.650 per liter.
Penyesuaian ini mengikuti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merevisi formula perhitungan harga jual eceran BBM jenis bensin dan solar untuk mencerminkan dinamika pasar dan biaya produksi yang berubah.
Fahmy Radhi, seorang Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi ini erat kaitannya dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia.
“Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi akan terkerek naik seiring dengan adanya kenaikan l harga minyak mentah,” ungkap Fahmy kepada awak media Banyumas Ekspres.
Setiap bulan, penyesuaian harga dilakukan untuk BBM jenis ini menyesuaikan dengan perubahan harga minyak mentah global.
“Jadi kalau terjadi kenaikan, barangkali yang naik secara spontan tadi ya, harga BBM non-subsidi, jenis Pertamax ke atas,” tambahnya.
Fahmy juga menyoroti bahwa BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar memiliki mekanisme penyesuaian harga yang berbeda.
Kenaikan akan dipertimbangkan jika harga minyak mentah dunia melebihi ambang batas USD 100 per barel.
Namun, selama masih berada dalam kisaran USD 90 hingga USD 100 per barel, pemerintah cenderung mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tidak naik.
“Keputusan untuk menaikkan harga BBM subsidi di tengah kondisi tersebut akan sangat berdampak besar bagi perekonomian RI,” tegas Fahmy.
Ia menjelaskan bahwa dampak tersebut meliputi peningkatan inflasi serta penurunan daya beli masyarakat yang dapat merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Menurut Fahmy, jika harga minyak mentah dunia masih di bawah USD 100 per barel atau sekitar USD 90-an misalnya, langkah pemerintah untuk tidak menaikkan harga dianggap bijaksana meskipun dapat meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Risiko terlalu besar,” ujarnya menutup pembicaraan.
Dalam konteks ekonomi makro Indonesia, stabilitas harga BBM sangat penting karena mempengaruhi berbagai sektor lainnya termasuk transportasi dan industri manufaktur yang bergantung pada bahan bakar sebagai salah satu input utama mereka.
Fluktuasi dalam biaya energi dapat berimbas langsung terhadap biaya operasional dan pada akhirnya mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Selain itu kebijakan penetapan harga BBM juga berkaitan erat dengan daya beli masyarakat terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang paling merasakan dampaknya ketika ada kenaikan signifikan dalam biaya hidup sehari-hari akibat naiknya biaya transportasi publik maupun pribadi.
Untuk menanggulangi efek negatif dari kenaikan BBM terhadap inflasi pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari solusi sehingga subsidi tetap tepat sasaran tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan serta menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
Penting bagi pemerintah untuk terus memantau perkembangan situasi ekonomi baik nasional maupun internasional serta menjaga komunikasi efektif dengan semua pemangku kepentingan terkait agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat luas demi kebaikan bersama dalam jangka panjang.
Dengan demikian langkah strategis seperti diversifikasi sumber energi melalui pengembangan energi terbarukan bisa menjadi solusi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon sesuai komitmen internasional dalam upaya mitigasi perubahan iklim global serta mendorong inovasi teknologi hijau di Indonesia.
Melalui kebijakan yang terencana matang serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program subsidi BBM pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dengan kemampuan finansial negara tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan rakyat Indonesia. (*/stch)
