BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Program infrastruktur unggulan Alus Dalane Kabupaten Purbalingga mendapat sorotan dari DPRD.
Perbaikan jalan yang terus digenjot pemerintah daerah dinilai belum cukup jika tidak dibarengi dengan pembenahan berbagai sarana pendukung, terutama Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan drainase.
Sorotan terhadap kondisi penerangan bahkan cukup tajam. Fraksi Partai Golkar DPRD Purbalingga menilai minimnya lampu penerangan membuat sejumlah wilayah Purbalingga terkesan gelap saat malam hari.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Uut Triyas Yanuar, meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap penganggaran perbaikan dan penambahan LPJU.
“Fraksi Golkar berharap ada perhatian khusus terkait penganggaran perbaikan PJU, karena Purbalingga terkesan sebagai kota gelap di malam hari yang kurang tersinari oleh lampu jalan,” ujar Uut.
Kritik tersebut muncul di tengah pelaksanaan program Alus Dalane, yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Purbalingga.
Menurut DPRD, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa panjang jalan yang berhasil diperbaiki.
Kualitas pembangunan serta kelengkapan sarana pendukung juga perlu menjadi perhatian agar hasil pembangunan dapat bertahan lama dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sorotan lain datang dari Fraksi Amanat Demokrat. Fraksi tersebut menemukan adanya ruas jalan yang sudah diperbaiki tetapi kembali mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Sebab, pembangunan jalan yang tidak dibarengi dengan kualitas pekerjaan yang baik justru berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran.
Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrat, Musofan, meminta kualitas menjadi prioritas dalam pelaksanaan program Alus Dalane.
“Program Alus Dalane yang gencar dijalankan hendaknya menjadikan kualitas tetap yang dikedepankan, karena jika hanya kuantitas yang dikerjakan, akan terjadi pemborosan anggaran,” ungkap Musofan.
Kritik tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program perbaikan jalan tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah ruas yang dikerjakan.
Infrastruktur yang dibangun juga harus memiliki kualitas dan daya tahan yang baik.
Sementara itu, Fraksi PKB menyoroti pentingnya pembangunan drainase yang terintegrasi dengan proyek jalan.
Langkah tersebut dinilai penting, khususnya pada ruas jalan yang berada di kawasan rawan genangan.
Drainase yang tidak memadai dapat menyebabkan air hujan menggenang atau meluap ke badan jalan.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mempercepat kerusakan permukaan jalan yang baru saja diperbaiki.
Karena itu, pembangunan jalan dalam APBD Perubahan diminta tidak dilakukan secara terpisah dari pembangunan drainase.
Konsep pembangunan terintegrasi dinilai lebih efektif karena pemerintah tidak hanya memperbaiki dampak kerusakan jalan, tetapi sekaligus menangani salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerusakan tersebut.
Dengan demikian, program Alus Dalane diharapkan tidak sekadar menghasilkan jalan yang mulus, tetapi juga didukung sistem drainase dan penerangan yang memadai.
Menanggapi berbagai kritik DPRD tersebut, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif memastikan pembangunan infrastruktur tetap dilakukan dengan memperhatikan standar kualitas.
Pembiayaan pembangunan jalan berasal dari sejumlah sumber, mulai dari APBD Kabupaten Purbalingga, bantuan keuangan provinsi, hingga dana transfer pemerintah pusat.
Fahmi juga memastikan pembangunan jalan ke depan akan lebih terintegrasi dengan pembangunan drainase, terutama pada lokasi yang rawan mengalami genangan.
Tidak hanya drainase, pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana anggaran khusus untuk memperbaiki persoalan penerangan jalan.
Dalam KUA-PPAS Tahun 2027, Pemkab Purbalingga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
“Pembangunan jalan ke depan dipastikan terintegrasi dengan pembangunan drainase di titik rawan genangan dan PJU. Khusus LPJU, pada KUA-PPAS Tahun 2027 telah kami alokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk menghapus kesan Purbalingga gelap di malam hari,” ujar Fahmi.
Anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerangan jalan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.
Sorotan DPRD terhadap program Alus Dalane menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur daerah memiliki banyak aspek yang harus diperhatikan secara bersamaan.
Jalan yang bagus membutuhkan drainase untuk melindungi konstruksi dari genangan air.
Sementara penerangan jalan dibutuhkan untuk meningkatkan visibilitas pengguna jalan pada malam hari.
Ketiganya menjadi bagian penting dari infrastruktur perkotaan maupun kawasan permukiman.
Dengan adanya alokasi Rp3 miliar untuk LPJU pada 2027, Pemkab Purbalingga diharapkan dapat mengurangi titik-titik minim penerangan sekaligus memperbaiki fasilitas penerangan yang sudah tidak berfungsi optimal. (alw/stch/dda)
