BANYUMASEKSPRES.ID, BANYUMAS – Pada hari Senin, 11 Mei, ratusan warga dari Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, melaksanakan aksi damai yang mencolok dengan orasi keliling di sekitar Balai Desa.
Dalam demonstrasi tersebut, mereka mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan Kepala Desa Banjaranyar, Robi Wibowo, S.Sos.
Warga menuntut agar Robi mundur dari jabatannya, mengingat ia dinilai telah kehilangan kepercayaan masyarakat.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu dipenuhi semangat dan antusiasme tinggi.
Para peserta aksi melakukan orasi secara bergantian sembari berkeliling desa dengan pengeras suara, spanduk, dan poster tuntutan yang mencolok.
Meskipun aksi ini berlangsung dengan lantang dan penuh semangat, suasana tetap terjaga dengan tertib berkat pengawalan aparat kepolisian dan TNI.
Frio Abidin, salah satu perwakilan warga yang ikut dalam aksi tersebut, menekankan bahwa demonstrasi ini merupakan puncak dari kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa.
“Kami menolak Robi Wibowo sebagai Kepala Desa Banjaranyar. Mundur! Mundur! Mundur!” teriak Frio di tengah kebisingan massa aksi yang mendukungnya.
Dalam aksi damai tersebut, warga membeberkan sedikitnya 14 dugaan masalah yang menjadi alasan utama tuntutan mereka.
Di antara dugaan tersebut adalah ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa.
Banyak warga merasa bahwa informasi mengenai keuangan desa tidak disampaikan dengan jelas sehingga memicu anggapan adanya pungutan liar. Hal ini menjadi salah satu poin krusial dalam argumen mereka.
Lebih lanjut, warga juga menyoroti ketidakjelasan pendapatan pasar malam yang selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian desa.
Selain itu, dugaan jual beli garapan tanah kas desa juga menjadi sorotan serius dari warga.
Proyek pembangunan yang mangkrak pun tidak luput dari perhatian mereka.
Dugaan penyalahgunaan dana sewa serta distribusi bantuan sosial yang dianggap tidak tepat sasaran turut memperburuk citra kepala desa di mata masyarakat.
Berbagai persoalan lain terkait dugaan pelanggaran administrasi dan masalah pribadi kepala desa juga disebut sebagai faktor yang semakin memperburuk kepercayaan warga terhadap pemerintahan desa saat ini.
Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami perspektif masyarakat mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat memengaruhi hubungan antara pemimpin dan rakyat.
Menyikapi aksi tersebut, Kepala Desa Banjaranyar Robi Wibowo menyatakan bahwa ia menghormati aspirasi yang disampaikan oleh warganya.
Ia berkomitmen untuk menjadikan tuntutan tersebut sebagai bahan evaluasi diri untuk memperbaiki kepemimpinannya ke depan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga saya yang sudah menyalurkan aspirasi dengan damai dan tertib. Insya Allah tuntutan-tuntutan mereka menjadi introspeksi diri bagi saya,” ungkap Robi dengan nada yang penuh penghayatan.
Robi juga menyatakan bahwa pemerintah desa akan menindaklanjuti berbagai keluhan sesuai dengan kewenangan yang ada pada mereka.
Namun demikian, ia belum memberikan penjelasan rinci terkait 14 poin tuntutan yang telah diajukan oleh warganya.
Ketidakjelasan ini bisa jadi menambah kegundahan di kalangan masyarakat mengenai bagaimana tindakan selanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah desa.
Camat Pekuncen Dhany Budiarto S.STP turut memberikan tanggapan terkait situasi ini.
Ia menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan di tingkat kabupaten.
“Ada mekanisme yang harus ditempuh di kabupaten. Kami harus mengumpulkan fakta, data, dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilalui untuk mencapai solusi dari permasalahan ini.
Dhany juga menyebutkan bahwa aspirasi dari warga telah diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk ditindaklanjuti lebih lanjut guna menemukan jalan keluar dari situasi yang ada saat ini.
Hal ini menunjukkan adanya saluran komunikasi antara warga, pemerintah desa, hingga pemerintah kabupaten sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam mencari solusi terbaik.
Selain itu, Kabag Ops Polresta Banyumas Kompol Dr. Benny Timor menjelaskan bahwa langkah lanjutan telah disepakati berupa pertemuan dengan Bupati Banyumas untuk menentukan jadwal penyelesaian persoalan ini secara tuntas.
“Kami tinggal menunggu waktu dari bupati untuk menentukan jadwal,” katanya sambil berharap agar proses penyelesaian dapat segera dilakukan agar tidak berlarut-larut.
Aksi damai yang digelar oleh ratusan warga Desa Banjaranyar mencerminkan realitas sosial politik di tingkat desa yang seringkali kompleks dan penuh tantangan.
Keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan serta pengawasan terhadap pemimpin mereka merupakan aspek penting dalam demokrasi lokal.
Dari sudut pandang psikologis sosial, demonstrasi seperti ini adalah ekspresi kolektif dari rasa frustrasi dan ketidakpuasan terhadap situasi yang ada.
Dalam banyak kasus, ketika suara rakyat tidak didengar atau diabaikan oleh pemimpin mereka, maka aksi-aksi seperti inilah yang muncul sebagai bentuk perlawanan sekaligus harapan akan perubahan.
Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setiap tindakan demonstratif membawa risiko tersendiri baik bagi peserta aksi maupun bagi pemerintah setempat.
Namun demikian, jika dilihat dari perspektif positifnya, aksi semacam ini bisa menjadi momentum bagi terbangunnya dialog konstruktif antara masyarakat dan pemerintah demi kemajuan bersama.
Ke depan, penting bagi semua pihak untuk menjaga komunikasi dan membangun saling pengertian agar persoalan-persoalan serupa dapat diminimalisir.
Masyarakat perlu merasa didengar sementara pemerintah harus mampu menunjukkan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. (zet/stch/dda)
