BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Dalam upaya memperkuat sistem perlindungan bagi santri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang fokus pada penanggulangan bullying dan kekerasan terhadap perempuan serta anak di seluruh pondok pesantren.
Komitmen ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang lebih akrab disapa Gus Yasin, saat menghadiri Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri di Pendopo Dipayudha Banjarnegara pada Senin, 11 Mei 2026.
Gus Yasin menekankan bahwa perlindungan santri tidak boleh hanya terfokus pada penanganan kasus setelah terjadinya kekerasan.
Dia percaya bahwa pondok pesantren harus membangun sistem perlindungan yang proaktif dan efektif sejak awal.
“Yang utama adalah memberikan edukasi kepada pesantren mengenai pentingnya perlindungan santri, sekaligus membentuk satgas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan serta anak,” ungkapnya dengan tegas.
Dalam menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil, Gus Yasin menyebutkan bahwa penguatan sistem perlindungan ini dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) di wilayah tersebut.
Integrasi program yang ada juga menjadi bagian dari strategi ini, seperti program Dokter Spesialis Keliling (Spelling) yang digabungkan dengan anjangsana ke pesantren.
Melalui kolaborasi ini, layanan kesehatan dan pendampingan psikologis diharapkan dapat menjangkau langsung ke lingkungan pondok pesantren.
Taj Yasin mengungkapkan bahwa pendampingan mental bagi santri sangatlah penting.
Dia mencatat bahwa banyak kasus kekerasan dalam lingkungan pendidikan tidak terungkap karena korban merasa takut untuk berbicara.
“Meningkatnya persoalan kesehatan mental dan kekerasan pada anak maupun remaja harus menjadi perhatian serius kita semua,” tambahnya.
Menurutnya, pesantren seharusnya berfungsi sebagai ruang aman yang tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga melindungi kesejahteraan emosional para santri.
“Kalau korban belum berani bicara langsung, setidaknya mereka punya ruang aman untuk menyampaikan persoalan yang dialami,” tegas Gus Yasin, menunjukkan kepeduliannya terhadap mereka yang mungkin masih merasa terjebak dalam ketakutan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, juga turut menyoroti permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai isu serius yang perlu perhatian nasional.
Dia mengingatkan bahwa meskipun sejumlah langkah telah diambil untuk memerangi masalah ini, tantangan besar tetap ada di depan mata.
Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menambahkan bahwa peran pondok pesantren dalam membentuk karakter generasi muda sangatlah signifikan.
“Pesantren punya peran besar dalam membentuk karakter generasi bangsa. Lingkungan yang aman dan ramah anak sangat penting untuk masa depan,” ujarnya dengan penuh keyakinan.
Di akhir kegiatan tersebut, para pengasuh pesantren dari seluruh Jawa Tengah berhasil menghasilkan beberapa rekomendasi penting.
Salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Santri di seluruh pondok pesantren dengan pendekatan persuasif dan spiritual guna menciptakan suasana belajar yang lebih aman dan nyaman.
Sebagai tambahan informasi, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani isu perlindungan anak serta perempuan dalam konteks pendidikan keagamaan.
Dengan adanya Satgas dan berbagai program kesehatan mental serta sosial lainnya, diharapkan dapat tercipta ekosistem pendidikan yang lebih baik dan lebih aman bagi para santri. (jud/stch/dda)
