BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun, isu pemberantasan korupsi tetap menjadi perhatian utama masyarakat.
Dalam konteks ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) menekankan bahwa peringatan kemerdekaan seharusnya bukan hanya sekadar perayaan euforia, melainkan menjadi momen refleksi bagi seluruh elemen bangsa.
Pada Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung pada 15 Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahaya ‘serakah nomics’ yang dianggap dapat menggerogoti kepentingan rakyat.
Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan tentang ancaman keserakahan dalam kebijakan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat luas. Namun, ICW melihat adanya potensi praktik serakah tersebut justru tampak dalam program pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nisa Zonzoa, Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW, menyatakan bahwa anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai Rp 355 triliun perlu diwaspadai karena mengambil porsi sebesar 44 persen dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp 757,8 triliun.
“Seharusnya dana pendidikan yang begitu besar diprioritaskan untuk memperkuat kualitas guru, memperbaiki fasilitas sekolah serta memperluas akses pendidikan. Namun kenyataannya porsi terbesar justru dialokasikan untuk program MBG yang menyisakan banyak tanda tanya soal transparansi dan akuntabilitas,” ujar Nisa kepada awak media pada Senin (18/8).
Nisa menjelaskan lebih lanjut bahwa meskipun program MBG sering kali dipoles dengan narasi keberhasilan namun kenyataannya masih terdapat berbagai masalah di lapangan.
Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidakjelasan implementasi di sekolah-sekolah serta keterlambatan distribusi makanan. Selain itu terdapat pula pelibatan unsur militer dan kualitas makanan yang tidak memenuhi standar gizi.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan sangat mungkin terjadi kebocoran anggaran yang merugikan masyarakat,” tambah Nisa dengan nada prihatin.
Lebih jauh lagi ia menyoroti kecenderungan pejabat pemerintah yang sering mengaitkan MBG dengan capaian-capaian bombastis seperti peningkatan kemampuan bahasa Inggris peserta didik.
Menurutnya retorika semacam ini hanya menggambarkan upaya mempercantik program tanpa adanya bukti nyata dan terukur.
“Alih-alih fokus pada kualitas pendidikan pemerintah justru sibuk menjual retorika,” tegasnya.
ICW juga menilai bahwa program MBG rentan dijadikan proyek politik. Dengan alokasi anggaran yang begitu besar risiko penyalahgunaan dana sangat tinggi terutama dalam proses pengadaan dan distribusi.
“MBG bisa saja berubah menjadi proyek pencitraan politik yang menguntungkan kelompok tertentu sementara publik ditekan untuk menanggung biayanya,” ungkap Nisa dengan penuh kekhawatiran.
Ia menambahkan dalam situasi krisis fiskal serta kebutuhan rakyat akan hal-hal mendesak lainnya pengalokasian dana sebesar itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
“Fakta bahwa hampir separuh anggaran pendidikan tersedot hanya untuk MBG memperlihatkan adanya pembajakan kepentingan publik. Padahal masih banyak sekolah rusak guru honorer tidak sejahtera dan akses pendidikan di daerah tertinggal belum merata,” jelasnya lagi.
Menurut Nisa istilah ‘serakah nomics‘ yang disinggung oleh Presiden justru relevan untuk menggambarkan kondisi saat ini.
Praktik kebijakan rakus sumber daya negara dengan mengorbankan rakyat telah tampak jelas di depan mata kita semua.
Di tengah situasi ini sorotan terhadap transparansi penggunaan dana serta efektivitas program menjadi semakin penting.
Pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi dana secara bijaksana agar tidak hanya terfokus pada satu program tanpa memikirkan dampaknya bagi sektor lain yang juga membutuhkan perhatian serius.
Dari perspektif sosial alokasi anggaran yang proporsional dapat mendukung pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah terpencil dan tertinggal.
Dengan demikian aspirasi bangsa untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa dapat lebih mudah tercapai secara merata tanpa ada pihak tertinggal atau dirugikan dalam prosesnya.
Keseluruhan situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan pengelolaan sumber daya negara secara adil dan transparan. (*stch)
