BANYUMASEKSPRES.ID, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan setelah sejumlah guru honorer mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka menilai keberadaan program MBG berdampak pada struktur anggaran pendidikan, bahkan disebut menjadi penyebab gaji PPPK paruh waktu berada di bawah honorer karena adanya pemotongan anggaran.
Isu ini berkembang luas di tengah pembahasan kebijakan anggaran pendidikan nasional dan menjadi perhatian publik, terutama kalangan tenaga pendidik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memberikan klarifikasi tegas bahwa anggaran pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak mengalami pengurangan akibat program MBG.
“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen pada Kamis (19/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Timur.
Rapat itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta para kepala daerah se-Jawa Timur.
Dalam forum tersebut, Mendikdasmen memaparkan data konkret terkait postur anggaran pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan anggaran revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp16,9 triliun untuk merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Realisasi pembangunan dari program tersebut telah mencapai 93 persen.
Angka ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pendidikan tetap berjalan meski MBG dilaksanakan secara nasional.
Program revitalisasi itu tidak berhenti pada 2025. Untuk tahun 2026, anggaran revitalisasi satuan pendidikan telah tercantum dalam APBN dengan nilai lebih dari Rp14 triliun yang akan dialokasikan bagi 11.474 satuan pendidikan.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut memiliki rencana untuk menambah dukungan anggaran revitalisasi bagi 60 ribu satuan pendidikan lainnya.
Tambahan tersebut akan semakin memperluas cakupan perbaikan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.
“Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan tahun ini kita akan ada revitalisasi untuk 71 ribu sekian satuan pendidikan,” ujarnya.
Selain fokus pada revitalisasi, Kemendikdasmen memastikan program strategis lain tetap berjalan.
Digitalisasi pembelajaran tetap dilaksanakan, bantuan pendidikan bagi peserta didik tidak dikurangi, dan pelatihan guru terus ditingkatkan sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional.
“Semua ini berjalan beriringan,” cetusnya.
Mendikdasmen juga memberikan kepastian terkait Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menegaskan bahwa anggaran PIP untuk siswa SD, SMP, SMA, hingga SLB tidak mengalami pengurangan.
Bahkan pada 2026, pemerintah akan menambah alokasi PIP untuk murid taman kanak-kanak. Kebijakan ini memperluas jangkauan bantuan pendidikan sejak usia dini.
“Untuk 2026 ini akan ada (tambahan) dana PIP untuk murid TK sebanyak Rp450 ribu per tahun. Tahun ini akan kita alokasikan untuk 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” ungkap Mendikdasmen.
Program MBG sendiri disebut sebagai bagian strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia sekolah.
Berdasarkan pemutakhiran data per 18 Februari 2026, program ini telah menjangkau 280.023 satuan pendidikan dengan 43,17 juta peserta didik sebagai penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Cakupan tersebut menunjukkan skala implementasi yang sangat luas. Pemerintah memandang program ini sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas generasi muda.
“Kalau kita lihat sekarang, satuan pendidikan yang menerima manfaat MBG sudah mencapai ratusan ribu, dan murid penerima manfaatnya lebih dari 43 juta. Ini menunjukkan bahwa MBG memiliki pengaruh yang sangat positif dan nyata,” ujar Mendikdasmen.
Ia juga menekankan bahwa MBG bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Program ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Program Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat yang mencakup kebiasaan hidup sehat, beribadah, gemar belajar, hingga bermasyarakat.
Menurutnya, makan bergizi bukan sekadar persoalan asupan nutrisi. Lebih dari itu, kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik sejak dini.
Dalam mendukung pelaksanaan MBG, Kemendikdasmen juga memperkuat sarana dan prasarana pendidikan.
Sepanjang 2025, telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi 14.591 toilet di 11.490 satuan pendidikan serta pembangunan dan rehabilitasi 6.686 ruang UKS di 6.686 satuan pendidikan.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan layak.
Fasilitas sanitasi dan ruang kesehatan sekolah menjadi fondasi pendukung agar program makan bergizi dapat berjalan optimal.(taa)
