BANYUMASEKSPRES.ID, Sebanyak empat sekolah swasta di wilayah Jakarta Barat ditunjuk sebagai percontohan dalam pelaksanaan program pendidikan dasar gratis bagi jenjang SD dan SMP.
Penunjukan ini merupakan implementasi awal dari kebijakan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menyediakan pendidikan tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah swasta.
Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat, Diding Wahyudin.
Ia menjelaskan bahwa empat sekolah percontohan tersebut tersebar di dua kecamatan, yaitu Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk.
Sekolah yang terlibat dalam uji coba ini adalah SMP Al-Hasanah di Sukabumi Utara, SMP Al Inayah di Kedoya Selatan, SMAS Budi Murni 2 di Kedoya Selatan, dan SMKS Maarif Jakarta yang berlokasi di Grogol.
Meski sudah ditetapkan sebagai proyek percontohan, pelaksanaan program pendidikan gratis tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Diding menyebutkan bahwa pihaknya masih menanti kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan teknis dan anggaran.
Selama proses penyusunan regulasi belum rampung, kegiatan di lapangan belum bisa dimulai secara resmi.
Respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Langkah uji coba ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Selasa, 27 Mei 2025.
Dalam amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk menggratiskan pendidikan dasar.
Keputusan ini mencakup semua satuan pendidikan, termasuk SD, SMP, dan madrasah, baik negeri maupun swasta.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dalam sidang pembacaan putusan menyampaikan bahwa permohonan para pemohon dikabulkan sebagian.
Frasa dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya,” dinilai menimbulkan multitafsir serta menciptakan perlakuan diskriminatif.
Oleh karena itu, frasa tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan ini membawa perubahan besar, karena tidak hanya menyasar sekolah negeri tetapi juga menyertakan sekolah swasta dalam kewajiban menyediakan pendidikan tanpa biaya.
Namun, pelaksanaannya memerlukan kesiapan administratif dan finansial yang tidak sederhana.
Belum Bisa Diterapkan Tahun Ini
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menjelaskan bahwa realisasi kebijakan pendidikan gratis kemungkinan baru bisa dilakukan mulai tahun ajaran 2026/2027.
Menurutnya, menerapkan kebijakan ini dalam waktu dekat, terutama tahun ini, cukup berat karena anggaran pendidikan nasional tahun 2025 sudah berjalan lebih dari setengah tahun.
Atip menekankan bahwa keputusan MK bukan sekadar menghapus biaya pendidikan, tetapi juga menyangkut perencanaan dan pengelolaan anggaran secara komprehensif.
Negara harus mempertimbangkan ulang alokasi dana agar dapat menjamin kelangsungan operasional sekolah, terutama yang dikelola secara swasta.
Pendidikan gratis di sekolah swasta akan menjadi beban baru jika tidak disertai dukungan dana yang proporsional.
Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama kementerian terkait sedang melakukan koordinasi intensif untuk memetakan kemungkinan pengalokasian anggaran guna mendukung implementasi kebijakan ini.
Ketiadaan Aturan Teknis Jadi Tantangan Utama
Meski keputusan MK sudah keluar, hingga kini pemerintah belum menerbitkan aturan teknis maupun petunjuk pelaksanaan untuk menjalankan program pendidikan gratis ini.
Menurut Atip, hal tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi program di sekolah-sekolah percontohan.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kekuatan regulasi dan kecukupan anggaran. Tanpa keduanya, pelaksanaan di lapangan akan sulit berjalan sesuai harapan.
Pemerintah saat ini tengah menyusun regulasi dan mempertimbangkan skema anggaran terbaik agar tidak membebani sekolah-sekolah swasta.
Sekolah swasta, meskipun kini diminta turut serta dalam penyediaan pendidikan gratis, tetap memerlukan kepastian mengenai sumber pendanaan untuk menjaga mutu pendidikan dan kelangsungan layanan belajar-mengajar.
Kebijakan ini juga berpotensi mendorong kolaborasi lebih erat antara pemerintah dan sekolah swasta.
Dengan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, akses pendidikan tidak lagi menjadi hak istimewa, melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara.
Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya melalui kesiapan awal dalam menyiapkan sekolah percontohan.
Kini, tinggal menunggu kepastian teknis dan finansial agar semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun jenis sekolah, bisa mendapatkan haknya untuk belajar tanpa beban biaya
