BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) berkomitmen memperkuat keberlangsungan peternakan babi rakyat di Indonesia.
Penguatan tersebut akan dilakukan melalui sejumlah aspek, mulai dari perbaikan tata niaga, pengendalian penyakit hewan, peningkatan produktivitas, hingga memberikan kepastian usaha bagi para peternak.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan bersama Pengurus Pusat GUPBI yang berlangsung di Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar, Bali.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha peternakan untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi peternak babi di lapangan.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH Kementan I, Ketut Wirata, mengatakan pemerintah perlu mendengar secara langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi peternak.
Menurutnya, dialog dengan pelaku usaha diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai berbagai kendala yang terjadi di sektor peternakan babi.
“Pemerintah membuka dialog untuk mendengar langsung kondisi peternak sekaligus memetakan langkah yang dapat ditindaklanjuti,” kata Wirata.
Dalam pertemuan tersebut, GUPBI menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai memengaruhi keberlangsungan usaha peternakan babi.
Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan stabilitas harga dan tata niaga, penyakit hewan, tingginya biaya pakan, regulasi, hingga peningkatan kualitas genetik ternak.
Selain itu, produktivitas peternakan dan kepastian pasar bagi peternak mandiri turut menjadi perhatian.
Aspek sosial, budaya, dan lingkungan juga dibahas karena pengembangan peternakan tidak dapat dilepaskan dari kondisi masing-masing wilayah.
Wirata mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian.
Sementara itu, persoalan yang membutuhkan kebijakan lintas sektor akan dikoordinasikan bersama kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pihak-pihak lainnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena persoalan di sektor peternakan tidak seluruhnya dapat diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga.
“Kami ingin setiap persoalan dilihat secara utuh dan dicarikan jalan keluarnya. Yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Dengan koordinasi tersebut, pemerintah berharap kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan peternak di lapangan.
Dari sisi kesehatan hewan, salah satu perhatian utama pemerintah adalah penyakit African swine fever (ASF).
Penyakit tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu dikendalikan untuk menjaga populasi dan produktivitas peternakan babi.
Karena itu, Kementan menyiapkan dukungan vaksinasi pada 2026 dengan tetap memperhatikan kajian keamanan hayati.
Selain vaksinasi, pemerintah juga akan memperkuat langkah biosekuriti, surveilans, serta pengawasan lalu lintas ternak.
Upaya tersebut diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus meningkatkan kemampuan peternak dalam menjaga kesehatan ternak.
“Kesehatan hewan adalah fondasi. Ketika penyakit dapat dikendalikan, peternak mempunyai kesempatan lebih besar untuk menjaga populasi, meningkatkan produksi, dan memulihkan usahanya,” kata Wirata.
Selain aspek kesehatan hewan, pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas peternakan babi rakyat.
Perbaikan dapat dilakukan melalui berbagai aspek, seperti pakan, reproduksi, manajemen pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pakan menjadi salah satu faktor penting karena biaya pakan turut menentukan efisiensi dan keberlangsungan usaha peternak.
Karena itu, perbaikan dalam pengelolaan pakan diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung efisiensi usaha.
Aspek reproduksi dan kualitas genetik ternak juga menjadi perhatian.
Peningkatan kualitas genetik diharapkan dapat mendukung produktivitas peternakan sehingga peternak memiliki kemampuan lebih baik dalam menjaga populasi dan menghasilkan ternak.
Sementara dari sisi sumber daya manusia, peningkatan pengetahuan dan kapasitas peternak menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan usaha.
Persoalan pemasaran juga menjadi perhatian dalam pembahasan antara Kementan dan GUPBI.
Kepastian pasar diperlukan agar peternak mandiri memiliki ruang yang lebih baik untuk menjalankan usahanya.
Salah satu usulan yang akan dibahas dengan pihak terkait adalah penyerapan hasil peternakan oleh BUMN pangan maupun Perum Bulog.
Usulan tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait.
Pemerintah juga perlu melihat mekanisme penyerapan tersebut secara menyeluruh agar dapat memberikan manfaat bagi peternak dan tetap sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Dengan adanya kepastian pasar, peternak diharapkan memiliki perencanaan usaha yang lebih baik dan tidak hanya bergantung pada kondisi pasar yang berubah-ubah.
Penguatan peternakan babi rakyat juga tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi.
Pemerintah menilai pengembangan sektor tersebut perlu memperhatikan kondisi lingkungan serta nilai sosial dan budaya yang berlaku di masing-masing wilayah.
Hal tersebut penting mengingat karakteristik peternakan dan masyarakat di setiap daerah dapat berbeda.
Pengembangan usaha perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar serta kehidupan sosial masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pengembangan peternakan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kita ingin membangun peternakan babi yang lebih sehat, produktif, dan memiliki kepastian usaha,” tegas Wirata.
Komitmen Kementan bersama GUPBI tersebut diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat peternakan babi rakyat.
Perbaikan kesehatan hewan, produktivitas, tata niaga, akses pasar, hingga peningkatan kapasitas peternak menjadi sejumlah aspek yang perlu berjalan secara bersamaan.
Pemerintah dan pelaku usaha pun akan terus melakukan koordinasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi sektor peternakan babi, termasuk persoalan yang membutuhkan keterlibatan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. (*/stch/dda)
