BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Di Purbalingga, Pemerintah Desa Kembangan, yang terletak di Kecamatan Bukateja, menghadapi tantangan besar akibat penurunan alokasi Dana Desa (DD) untuk tahun 2026.
Dengan total anggaran hanya sebesar Rp 370 juta, desa ini terpaksa merombak strategi pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam situasi ini, sebagian besar dana yang ada telah terserap untuk membiayai honorarium pegawai dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), sehingga menyisakan sedikit ruang untuk proyek pembangunan fisik.
Kepala Desa Kembangan, Lasmono, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran ini memaksanya untuk mencari sumber pendanaan alternatif demi melanjutkan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Dana Desa tahun ini hanya cukup untuk honor dan BLT DD. Untuk pembangunan fisik kami harus mencari sumber pendanaan lain,” kata Lasmono dalam pernyataannya pada Minggu, 14 Juni 2026.
Salah satu dampak langsung dari penurunan pagu DD adalah pengalihan anggaran dari program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
Sebagai contoh, pembangunan jembatan usaha tani yang semula telah dianggarkan pada tahun ini terpaksa mengalami refocusing atau pengalihan dana ke pos-pos lain yang lebih mendesak. Lasmono menambahkan,
“Tadinya kami sudah anggarkan di tahun 2026, seperti pembangunan jembatan usaha tani. Karena ada penurunan DD jadinya refocusing ke yang lainnya.”
Dalam upaya menjaga keberlanjutan pembangunan meskipun terhadang keterbatasan anggaran, Pemdes Kembangan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek penting.
Salah satu prioritas utama saat ini adalah penyelesaian Gedung Kelembagaan Desa yang kini memasuki tahap akhir konstruksi.
Lasmono menjelaskan bahwa pekerjaan terakhir yang perlu diselesaikan adalah bagian atap gedung tersebut.
Selain itu, pemerintah desa juga berusaha keras mencari sumber pendanaan alternatif.
Upaya ini mulai menunjukkan hasil dengan terealisasinya proyek pengaspalan jalan di wilayah Dusun I melalui dana aspirasi.
“Kami berharap dukungan dari berbagai sumber pendanaan di luar Dana Desa dapat membantu menjaga kelangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat meski menghadapi keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Lasmono.
Keadaan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak desa di Indonesia ketika alokasi dana dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Meski demikian, Pemdes Kembangan menunjukkan semangat dan inovasi dalam menghadapi kesulitan tersebut dengan menggali potensi sumber daya lokal dan sinergi dengan pihak-pihak terkait.
Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa setiap perubahan dan tantangan dalam alokasi dana desa bukan hanya sekadar angka.
Di balik setiap keputusan anggaran terdapat dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga desa.
Oleh karena itu, transparansi dalam penggunaan dana dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan agar semua program pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.
Masyarakat juga perlu diberikan informasi mengenai pentingnya ikut serta dalam proses pengawasan penggunaan Dana Desa.
Dengan adanya partisipasi aktif dari warga desa, mereka dapat membantu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dipergunakan secara efisien dan efektif demi kepentingan bersama. (alw/stch/dda)
