BANYUMASEKSPRES.ID, Bank Indonesia (BI) dijadwalkan memulai uji coba sistem identifikasi keuangan digital terbaru, Payment ID, pada 17 Agustus 2025.
Sistem ini dikembangkan sebagai solusi integrasi layanan pembayaran nasional, dengan tujuan utama menyatukan seluruh aktivitas transaksi individu ke dalam satu identitas digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, mengungkapkan bahwa Payment ID saat ini masih berada dalam tahap eksperimen awal.
Fokus utama uji coba ini adalah pada satu skenario penggunaan spesifik, yaitu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial nontunai (bansos).
“Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba atau eksperimentasi untuk dapat digunakan pada satu use case tertentu saja, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial nontunai. Proses tersebut akan dimulai pada 17 Agustus,” ujar Dicky saat ditemui di Jakarta pada Rabu, 23 Juli 2025.
Dicky menambahkan bahwa meski langkah awal sudah dimulai, pengembangan infrastruktur dan sistem pendukung Payment ID akan membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dapat diimplementasikan secara penuh dan merata di seluruh ekosistem keuangan nasional.
Sistem Payment ID merupakan bagian integral dari inisiatif jangka panjang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Melalui proyek ini, BI menargetkan terciptanya sistem pembayaran nasional yang terintegrasi, transparan, dan inklusif, sejalan dengan arah transformasi digital Indonesia.
Dalam pernyataan terpisah, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menyebut Payment ID sebagai pondasi utama yang akan membentuk masa depan sistem pembayaran digital di Indonesia.
“Payment ID ini sangat powerful,” tegas Dudi.
Melalui platform ini, seluruh data keuangan individu seperti rekening bank, kartu kredit, dompet digital (termasuk Gopay dan OVO), serta pinjaman daring akan tergabung dalam satu sistem terpadu. Ini memungkinkan pengelolaan dan pengawasan finansial yang lebih efektif di seluruh sektor.
Dudi menekankan bahwa Payment ID tidak hanya menyatukan data keuangan, tetapi juga memberikan kewenangan bagi otoritas untuk mengakses profil finansial individu secara menyeluruh.
Hal ini mencakup informasi penghasilan, pengeluaran, utang, serta portofolio investasi seseorang, semuanya terpusat dalam sistem yang dapat diakses dengan otorisasi pengguna.
Dalam praktiknya, Payment ID akan menyederhanakan proses pengajuan kredit. Cukup dengan persetujuan yang diberikan melalui ponsel, pihak bank akan langsung memperoleh akses ke BI-Payment Info, yakni platform yang menampilkan gambaran lengkap kondisi keuangan calon nasabah.
Bank Indonesia memastikan bahwa sistem ini dirancang dengan prinsip kehati-hatian tinggi. Perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama, di mana seluruh akses informasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari pemilik data, yang dikirim melalui notifikasi resmi.
Menariknya, dalam fase awal uji coba yang ditujukan untuk verifikasi penerima bansos, sistem ini berhasil mengidentifikasi satu individu yang ternyata memiliki empat rekening aktif dengan total mutasi transaksi mencapai Rp10 juta.
Temuan seperti ini menjadi bukti awal bahwa sistem memiliki potensi besar dalam mendeteksi ketidaksesuaian data dalam program bantuan pemerintah.
Secara teknis, Payment ID berfungsi sebagai identitas finansial tunggal yang bertugas mengautentikasi transaksi serta menghubungkan data pengguna dengan seluruh aktivitas keuangannya.
Dengan kemampuan tersebut, sistem mampu mendeteksi potensi fraud secara real-time sekaligus memberikan analisis akurat terhadap kondisi keuangan seseorang.
“Jika besar pasak daripada tiang, kondisi keuangan pemilik Payment ID tersebut bisa dibilang tidak sehat,” jelas Dudi lebih lanjut.
Ke depan, Payment ID diharapkan menjadi kunci dalam membentuk profil pelaku sistem pembayaran secara menyeluruh dan terintegrasi, sekaligus mendukung ekosistem transaksi digital nasional yang lebih aman, efisien, dan transparan. (fam)
