BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Kepadatan lalu lintas menjadi salah satu ciri khas DKI Jakarta. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar yang dikenal sebagai electronic road pricing (ERP).
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta, Yusa Cahya Permana, menyatakan bahwa pendekatan ERP seharusnya diterapkan secara komprehensif berbasis kawasan yang telah terlayani oleh angkutan umum massal, bukan hanya secara parsial pada koridor tertentu.
“Secara ideal, ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor,” kata Yusa pada Senin (21/7).
Menurutnya, penerapan ERP pada koridor dapat menyebabkan perpindahan beban lalu lintas ke jalan alternatif di sekitar koridor tersebut tanpa mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan.
Hal ini berpotensi membuat ruas jalan alternatif semakin macet. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kawasan dianggap lebih efektif dan berkelanjutan.
Jika penerapan ERP dimulai dengan skema koridor, maka harus dikombinasikan dengan strategi manajemen kebutuhan transportasi lainnya.
Integrasi dengan Intelligent Traffic Control System (ITCS) dapat membantu mengatur distribusi lalu lintas di luar koridor ERP.
Selain itu, penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga penting untuk menjaga kedisiplinan lalu lintas di daerah yang belum dikenakan pungutan.
“Penerapan ERP berbasis koridor sepatutnya diposisikan sebagai bagian dari langkah awal menuju sistem berbasis kawasan agar tidak terjadi pelimpahan volume lalu lintas yang justru memperburuk kemacetan di titik lain,” ujar Yusa.
Ia menambahkan bahwa ERP bukan sekadar teknologi atau pungutan semata tetapi juga refleksi keberanian politik untuk menata ulang hak ruang dan mengembalikan jalan kepada pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, serta masyarakat kecil yang selama ini kehilangan ruang hidup akibat ekspansi mobil pribadi.
Di berbagai belahan dunia, ERP telah mengalami evolusi dengan berbagai teknologi canggih. Misalnya, Singapura yang menggunakan sistem gantri fisik kini beralih ke ERP 2.0 berbasis GNSS (Global Navigation Satellite System).
Kota seperti London dan Milan menggunakan kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition), sementara Seoul memanfaatkan tag RFID. Setiap teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan serta tingkat kompleksitas sistem yang berbeda.
“Pemilihan teknologi ERP Jakarta menjadi sangat krusial. Ini bukan sekadar soal pengadaan tetapi juga keberlanjutan kebijakan,” ungkap Yusa.
Teknologi yang dipilih akan menentukan kemudahan integrasi dengan sistem parkir, tarif berbasis waktu dan lokasi serta transparansi pelaporan publik.
Dengan tantangan kemacetan yang terus meningkat di Jakarta, kebijakan seperti ERP menawarkan solusi potensial untuk mengelola lalu lintas secara lebih efisien.
Namun penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pendekatan ini tidak hanya mengalihkan masalah dari satu area ke area lain tetapi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi warga kota.
Kesadaran pemerintah terhadap perlunya solusi inovatif dalam menangani kemacetan harus dibarengi dengan komitmen kuat terhadap implementasi kebijakan transportasi yang adil dan efektif untuk semua lapisan masyarakat.
Ini termasuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari setiap kebijakan baru agar dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih ramah bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum.
Sebagai langkah awal menuju perubahan besar dalam manajemen lalu lintas kota, penerapan ERP diharapkan dapat membuka jalan bagi kebijakan transportasi yang lebih maju dan inklusif di masa depan. Masyarakat pun diharapkan mendukung inisiatif ini agar tercipta lingkungan perkotaan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (*/stch)
