BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Pascabencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Purbalingga akhir pekan lalu, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan dan Permukiman (DLH PKP) Kabupaten Purbalingga bergerak cepat untuk melakukan asesmen terhadap rumah-rumah warga yang terdampak.
Pendataan ini berlangsung di Kecamatan Karangreja dan Mrebet, khususnya di beberapa dusun seperti Bambangan di Desa Kutabawa, Gunung Malang dan Kaliurip di Desa Serang, serta Desa Sangkanayu.
Fokus utama asesmen adalah mengidentifikasi tingkat kerusakan akibat banjir dan longsor yang menerjang kawasan tersebut.
Suritno, Kepala Bidang Perumahan, Kawasan dan Permukiman DLH PKP Purbalingga, menjelaskan bahwa asesmen lapangan sudah selesai dilakukan pada Rabu (28/1/2026).
Hasil dari pendataan ini membagi kondisi rumah warga ke dalam kategori rusak berat atau hilang, rusak sedang, dan rusak ringan.
“Untuk rumah yang hilang atau mengalami kerusakan berat akan segera dilakukan relokasi,” ungkap Suritno dalam keterangannya pada Kamis (29/1/2026).
Sedangkan untuk rumah dengan kerusakan sedang dan ringan akan dilaksanakan perbaikan segera.
DLH PKP juga telah menyiapkan opsi hunian sementara bagi warga terdampak.
Saat ini dua lokasi telah dipertimbangkan sebagai tempat Hunian Sementara atau Huntara yakni Gedung Serbaguna Gunung Malang dan gedung TPS yang sudah tidak terpakai di Kaliurip.
“Namun pembangunan Huntara ini masih bersifat opsi sementara kami menunggu ketersediaan anggaran relokasi,” tambahnya.
Apabila dana relokasi dapat segera tersedia, maka proses relokasi akan langsung dilakukan sehingga hunian sementara tidak diperlukan.
Sebagai bagian dari langkah penanggulangan jangka panjang pasca banjir bandang Purbalingga, DLH PKP kini tengah menyusun laporan kompilasi data dan peta lokasi rumah yang terdampak bencana.
Data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah pemulihan selanjutnya.
Selain itu, Pemkab Purbalingga juga berupaya mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah pusat serta pemerintah provinsi guna mempercepat proses pemulihan.
Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan dampak banjir bandang ini.
“Meskipun cuaca dan akses wilayah sempat menjadi kendala utama dalam proses pendataan awal, kami tetap berkomitmen untuk mempercepat pendataan agar bantuan bisa segera direalisasikan,” tutup Suritno penuh harap.
Dalam situasi darurat seperti ini, kesiapan pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya sangat diuji.
Banjir bandang yang terjadi tidak hanya merusak infrastruktur namun juga mengganggu kehidupan banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal serta harta benda mereka.
Langkah cepat dari DLH PKP dengan melakukan asesmen kerusakan merupakan bagian penting dari keseluruhan strategi mitigasi bencana yang lebih komprehensif.
Sementara itu, masyarakat setempat juga diharapkan dapat mendukung segala upaya pemulihan dengan tetap menjaga ketertiban selama proses asesmen dan relokasi berlangsung.
Kesadaran kolektif untuk saling membantu merupakan kunci penting dalam membantu sesama melewati masa sulit pascabencana ini. (*/stch/dda)
