BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Saluran irigasi sekunder Gemuruh di Kabupaten Banjarnegara kembali berfungsi setelah menjalani perbaikan selama 79 hari pascabencana.
Kembalinya aliran air diharapkan dapat mendukung kebutuhan pertanian, tetapi pemerintah daerah mengingatkan adanya sodetan dan pemasangan paralon ilegal yang berpotensi mengganggu distribusi air.
Saluran sekunder Gemuruh merupakan bagian dari Daerah Irigasi (DI) Singomerto.
Jaringan tersebut memiliki peran penting bagi sektor pertanian karena mengairi sekitar 161 hektare lahan di Desa Gemuruh, Masaran, dan Serang.
Setelah perbaikan selesai, pemerintah daerah meminta masyarakat ikut menjaga kondisi saluran.
Penggunaan air secara tidak terkoordinasi, termasuk melalui pemasangan paralon dan sodetan liar, dinilai dapat mengurangi pasokan air untuk petani yang berada di bagian hilir.
Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali mengatakan pengambilan air dari jaringan irigasi harus dilakukan secara tertib dan melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Menurutnya, pemasangan saluran tambahan tanpa pengaturan dapat menimbulkan persoalan dalam distribusi air.
“Tindakan tersebut tidak hanya merusak bangunan fisik irigasi, tetapi juga mengancam pemerataan distribusi air bagi hajat hidup orang banyak,” kata Wakhid, Jumat (14/8/2026).
Keberadaan paralon dan sodetan liar di saluran irigasi Gemuruh diketahui saat proses penanganan bencana.
Temuan tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah karena kebutuhan air untuk kolam maupun lahan pertanian harus disesuaikan dengan ketersediaan air yang ada.
Pemkab Banjarnegara menilai kebutuhan penggunaan air perlu didata dan diatur bersama.
Pengaturan tersebut nantinya dapat melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), pemerintah desa, serta Dinas Pertanian.
Langkah tersebut diperlukan agar distribusi air tidak hanya memenuhi kebutuhan di satu lokasi, tetapi juga tetap menjangkau lahan pertanian di bagian hilir.
Dengan begitu, petani yang berada di seluruh jaringan irigasi dapat memperoleh pasokan air secara lebih merata.
Selain persoalan penggunaan air, kondisi fisik saluran yang baru selesai diperbaiki juga masih membutuhkan perhatian.
Kepala BBWS Serayu Opak Parlin H Goman Simanungkalit mengatakan pemeliharaan harus dilakukan secara rutin untuk menjaga fungsi saluran dalam jangka panjang.
Menurut Parlin, konstruksi saluran yang menggunakan tanah dan pasangan batu masih memiliki risiko mengalami kebocoran maupun erosi internal.
Kerusakan kecil yang tidak segera ditangani dapat berkembang dan mengganggu kekuatan bangunan irigasi.
“Kebocoran kecil yang dibiarkan dapat membawa material tanah dan secara perlahan melemahkan struktur saluran. Karena itu, kondisi saluran harus terus dipantau,” kata Parlin.
Pemkab Banjarnegara bersama BBWS Serayu Opak akan melakukan pemantauan dan pemeliharaan saluran secara berkala.
Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan irigasi Gemuruh tetap mampu mengalirkan air ke lahan pertanian.
Perbaikan selama 79 hari telah mengembalikan fungsi saluran pascabencana.
Namun, keberlangsungan jaringan irigasi tidak hanya bergantung pada kondisi bangunan.
Kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan dan merawat saluran juga menjadi faktor penting.
Masyarakat di sekitar jaringan irigasi diminta tidak melakukan pengambilan air secara sembarangan.
Setiap kebutuhan tambahan, baik untuk kolam maupun lahan pertanian, perlu dikoordinasikan agar tidak mengganggu hak petani lain yang bergantung pada jaringan yang sama.
Pemerintah berharap kembalinya fungsi Saluran Irigasi Sekunder Gemuruh Banjarnegara dapat memberikan manfaat bagi sektor pertanian.
Dengan pengelolaan yang tertib, pasokan air diharapkan tetap terjaga dan mampu mendukung produktivitas lahan pertanian di wilayah yang mendapatkan layanan irigasi.
Ke depan, pemantauan kondisi fisik saluran dan pengaturan penggunaan air akan terus dilakukan.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan petani dan masyarakat dalam menjaga jaringan irigasi agar tidak kembali mengalami kerusakan.
Dengan saluran yang kembali berfungsi, tantangan berikutnya adalah memastikan jaringan tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan.
Sodetan dan paralon ilegal menjadi salah satu persoalan yang perlu ditertibkan agar distribusi air tetap adil, terutama bagi petani yang berada di bagian hilir. (jud/stch/dda)
