BANYUMASEKSPRES.ID, Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2026 kini memasuki masa akhir.
Pemerintah menyebut proses distribusi bantuan yang berlangsung sejak Januari hingga Maret tersebut hampir rampung dan tinggal menyisakan sebagian kecil penerima yang belum mendapatkan haknya.
Memasuki pertengahan Maret 2026, penyaluran bansos dilaporkan telah menjangkau jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah saat ini tengah melakukan percepatan distribusi agar seluruh bantuan tahap pertama dapat selesai sebelum periode penyaluran resmi ditutup.
Berdasarkan data terbaru, realisasi penyaluran bansos di sejumlah daerah sudah mencapai sekitar 90 persen. Artinya, sebagian besar masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat telah menerima bantuan, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan pangan.
Meski demikian, masih terdapat sekitar 10 persen bantuan yang belum tersalurkan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bantuan agar segera melakukan pengecekan status kepesertaan.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memastikan apakah nama mereka terdaftar sebagai penerima bansos melalui sistem resmi milik Kementerian Sosial.
Pengecekan ini penting karena data penerima bantuan terus diperbarui secara berkala sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Jika masyarakat tidak melakukan pengecekan secara mandiri, ada kemungkinan bantuan yang seharusnya diterima tertunda karena kendala administratif atau proses verifikasi data.
Untuk melakukan pengecekan status penerima bansos, masyarakat hanya membutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan NIK tersebut, masyarakat dapat mengakses sistem database resmi milik Kementerian Sosial.
Caranya cukup dengan membuka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id melalui ponsel atau komputer. Setelah itu, masukkan data wilayah mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.
Selanjutnya, masukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera pada KTP elektronik. Setelah itu ketik kode captcha yang muncul di layar sebagai proses verifikasi keamanan.
Jika semua data sudah diisi dengan benar, klik tombol “CARI DATA”. Sistem akan secara otomatis menampilkan hasil pencarian berdasarkan data yang dimasukkan.
Apabila nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos, layar akan menampilkan informasi mengenai jenis bantuan yang diterima, apakah PKH atau BPNT, serta status periode penyalurannya.
Selain memastikan status penerima, masyarakat juga perlu mengetahui besaran bantuan yang diberikan pemerintah dalam program tersebut. Untuk bantuan BPNT, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan alokasi sebesar Rp200.000 setiap bulan.
Karena penyaluran tahap pertama mencakup periode Januari hingga Maret, maka bantuan BPNT yang diterima sekaligus mencapai Rp600.000.
Sementara itu, bantuan dalam program PKH memiliki nominal yang berbeda-beda tergantung pada komponen dalam satu keluarga. Bantuan untuk ibu hamil dan anak usia dini misalnya sebesar Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 dalam setahun.
Bagi lansia dan penyandang disabilitas berat, bantuan yang diberikan mencapai Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
Sedangkan untuk anak yang masih bersekolah, bantuan juga diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan. Siswa SMA mendapatkan bantuan Rp500.000 per tahap, siswa SMP Rp375.000 per tahap, dan siswa SD Rp225.000 per tahap penyaluran.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. Pembaruan data ini bertujuan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Perubahan data sosial memang merupakan hal yang wajar karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah setiap waktu. Ada warga yang kondisi ekonominya membaik sehingga tidak lagi masuk kategori penerima bantuan, namun ada pula keluarga baru yang masuk dalam kategori rentan dan membutuhkan dukungan dari pemerintah.
Pemerintah berharap dengan rampungnya penyaluran bansos tahap pertama tahun ini, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Selain itu, bantuan tersebut juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal karena dana bantuan biasanya langsung dibelanjakan di pasar atau warung sekitar.
Bagi masyarakat yang merasa masuk kategori miskin namun belum terdata sebagai penerima bansos, disarankan untuk segera melapor kepada aparat desa atau kelurahan setempat.
Nantinya warga tersebut dapat diusulkan dalam forum Musyawarah Desa untuk diverifikasi lebih lanjut. Dengan cara ini, pemerintah berharap program bantuan sosial dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk segera mengecek status penerima bansos sebelum periode penyaluran tahap pertama resmi ditutup pada akhir bulan ini. (vip)
