BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga resmi menetapkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk pembangunan tahun 2027.
Penetapan ini dilakukan dalam sebuah rapat paripurna yang berlangsung pada hari Senin, 30 Maret 2026.
Dalam rapat tersebut, seluruh anggota dewan yang hadir sepakat untuk menyetujui usulan tersebut. Keputusan ini langsung disahkan melalui penandatanganan resmi oleh pimpinan DPRD.
Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Aris Widiarso, memimpin jalannya rapat tersebut dan mengungkapkan bahwa seluruh anggota telah menyelesaikan tugas mereka dalam melakukan input usulan Pokir.
Proses input ini dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang ditutup pada tanggal 25 Maret 2026.
Aris menekankan bahwa semua usulan telah terintegrasi ke dalam sistem dengan baik.
“Seluruh wakil rakyat telah merampungkan ‘PR’ mereka, yakni melakukan input usulan Pokir melalui SIPD,” ujarnya.
Pokir yang telah ditetapkan tidak hanya sekadar merupakan usulan administratif, melainkan mencerminkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan.
Aspirasi ini dihimpun melalui berbagai kegiatan reses serta kunjungan langsung yang dilakukan oleh anggota dewan.
Hasil dari penyerapan aspirasi tersebut kemudian dikristalisasi menjadi dokumen Pokir yang akan menjadi dasar utama bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
“Nantinya, Pokir ini akan menjadi bahan telaah wajib dalam penyusunan RKPD,” jelas Aris dengan tegas.
Ia juga menambahkan bahwa penetapan Pokir ini memiliki dasar hukum yang jelas, merujuk pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Purbalingga.
“Sesuai Pasal 102 ayat (4) dan (5) Tata Tertib DPRD Kabupaten Purbalingga, penetapan Pokok Pikiran DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, DPRD berharap agar arah pembangunan tahun 2027 dapat lebih tepat sasaran.
Program-program yang disusun diharapkan dapat selaras dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.
Hal ini menunjukkan komitmen DPRD untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat secara lebih efektif, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga.
Pentingnya proses penyusunan Pokir ini tidak hanya terletak pada keberadaan dokumen itu sendiri, tetapi juga pada cara di mana aspirasi masyarakat dikumpulkan dan diproses.
Dalam konteks pembangunan daerah, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan program-program pemerintah.
Dalam hal ini, DPRD bertindak sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa suara rakyat dapat terdengar dan diakomodasi dengan baik dalam rencana pembangunan.
Melihat lebih jauh ke depan, keberhasilan implementasi program-program yang diusulkan dalam Pokir akan sangat bergantung pada kolaborasi antara DPRD dan Pemkab Purbalingga.
Proses komunikasi yang baik antara kedua lembaga ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rencana kerja dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Selain itu, dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat juga menjadi hal penting agar program-program tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan publik, diharapkan ke depan akan ada lebih banyak inisiatif dari DPRD untuk melibatkan warga dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. (alw/stch/dda)
