BANYUMASEKSPRES.ID, Kabar soal kenaikan pendapatan anggota DPR RI ramai dibicarakan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Isu ini mencuat ketika muncul klaim bahwa gaji dewan naik hingga mencapai Rp 3 juta per hari.
Menurut Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, gaji pokok anggota DPR tetap berada di kisaran Rp 6,5–7 juta per bulan. Hal yang berubah hanyalah beberapa komponen tunjangan. Menurutnya, total pendapatan termasuk tunjangan berjumlah sekitar Rp 70 juta per bulan, bukan dari peningkatan gaji pokok.
Ketua DPR, Puan Maharani, langsung menyanggah kabar tersebut secara tegas. Kenaikan gaji pokok memang tidak terjadi. Puan Maharani menegaskan bahwa gaji pokok DPR tidak mengalami kenaikan. Apa yang berkembang adalah tunjangan perumahan, sebagai kompensasi karena rumah jabatan (RJA) sudah tidak lagi tersedia.
“Nggak ada kenaikan (gaji). DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah,” ujar Puan setelah menghadiri upacara penurunan bendera nasional.
“Ada beberapa catatan … kondisi fisik rumah jabatan … sudah tidak layak dan tidak ekonomis untuk dipertahankan,” ujar Indra.
Sekjen DPR, Indra Iskandar, menjelaskan tunjangan ini diberikan karena kondisi RJA di Kalibata sudah tidak layak huni. Selain itu, biaya pemeliharaannya dianggap tidak ekonomis.
Dengan demikian, meski ada “tambahan” pendapatan, hal tersebut bukan kenaikan gaji melainkan pembaruan kebijakan fasilitas. Beberapa laporan menyebut total pendapatan anggota DPR bisa melebihi Rp100 juta per bulan.
Angka tersebut muncul dari kombinasi gaji pokok, tunjangan perumahan, dan tunjangan lain. Adapun komponen pendapatan tersebut meliputi gaji pokok Rp4,2 juta, tunjangan jabatan, komunikasi, kehormatan, fungsi pengawasan, serta bantuan listrik, telepon, dan tunjangan keluarga.
Isu ini memunculkan pro dan kontra di kalangan publik. Pengkritik menyebut kenaikan tersebut tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Di lain pihak, ada yang memahami bahwa DPR membutuhkan dukungan finansial untuk menjalankan tugas representatif.
Tempo menyampaikan kritik tajam, “Gaji besar anggota DPR berbanding terbalik dengan kinerja. Disebut hanya stempel pemerintah.”
Namun di sisi lain, ada pertimbangan rasional, seperti mahalnya biaya sewa rumah di Jakarta yang bisa mencapai Rp40–50 juta per bulan. Dengan tunjangan perumahan, anggota DPR bisa fokus menjalankan tugas tanpa tambahan tekanan biaya.
Pro-Kontra
Pro:
• Kompensasi kewajaran atas hilangnya fasilitas rumah jabatan.
• Angka terakhir Rp70–100 juta bukan gaji pokok, melainkan termasuk tunjangan.
• Biaya hidup di ibukota cukup tinggi—sewa rumah saja mahal.
Kontra:
• Gaji masih tampak tinggi di tengah masyarakat yang ekonomi sulit.
• Perbandingan antara gaji dan kinerja DPR yang dirasa tak sepadan.
• Perlu transparansi dan sosialisasi yang lebih jelas agar publik tidak salah paham.
Secara keseluruhan, isu kenaikan gaji DPR RI bukanlah kenaikan pokok, tetapi penyesuaian tunjangan yang mencerminkan realitas ekonomi dan fasilitas yang berubah. Perlu dialog terbuka dan jernih agar masyarakat memahami tujuan kebijakan di balik angka. (sgsa)
