BANYUMASEKSPRES.ID, Bank Indonesia (BI) akan merilis sistem Payment ID secara resmi pada 17 Agustus 2025. Inovasi ini merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur pembayaran dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Langkah ini dirancang untuk memperkuat integrasi dan meningkatkan transparansi keuangan nasional di era digital yang terus berkembang pesat.
Payment ID hadir dengan konsep sederhana namun berdampak besar. Sistem ini memanfaatkan kode unik hasil kombinasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan kode identitas pembayaran.
Kombinasi tersebut akan menjadi tanda pengenal bagi setiap transaksi keuangan yang dilakukan masyarakat, baik di bank, e-wallet, maupun platform keuangan digital lainnya.
Menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dudi Dermawan, penerapan Payment ID akan menjadi fondasi baru dalam sistem pembayaran nasional.
“Payment ID akan menjadi fondasi dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab. Ini adalah langkah penting dalam menghadirkan sistem keuangan yang sehat dan inklusif,” kata Dudi di Labuan Bajo, NTT, Jumat (18/7).
Melalui integrasi ini, seluruh aktivitas keuangan masyarakat akan terhubung dalam satu ekosistem yang menyeluruh.
Cakupannya tidak hanya pada transaksi jual beli, tetapi juga mencakup penggunaan e-wallet, rekening bank, kartu kredit, hingga layanan pembiayaan seperti pinjaman online dan instrumen investasi.
“Kami bisa tahu berapa besar pengeluaran seseorang, apakah ia punya utang, bahkan apakah ia terlibat dalam aktivitas finansial berisiko seperti pinjaman daring,” terang Dudi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah perlindungan data dan keamanan informasi pribadi. Dudi memastikan, penerapan Payment ID akan dilakukan dengan prosedur keamanan yang ketat.
Mekanisme persetujuan pemilik data menjadi prioritas, di mana setiap akses informasi harus melalui konfirmasi langsung dari pemilik.
“Jika disetujui, bank akan dapat mengakses seluruh transaksi keuangan orang tersebut, termasuk di luar bank bersangkutan,” jelas Dudi.
Bagi lembaga keuangan, keberadaan Payment ID akan mempermudah penilaian kondisi finansial seseorang.
Evaluasi akan didasarkan pada perbandingan pendapatan dan pengeluaran aktual, sehingga hasilnya dinilai lebih akurat dibandingkan metode lama seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
“Ini jauh lebih akurat dibandingkan sistem penilaian konvensional seperti SLIK,” tutur Dudi.
Keandalan infrastruktur digital menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi Payment ID. BI pun tengah memperkuat manajemen risiko pada sektor Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), meningkatkan sistem keamanan siber, serta membangun kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi keuangan.
Menurut Dudi, langkah-langkah tersebut tidak hanya memastikan kelancaran sistem, tetapi juga bertujuan mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi.
Ancaman serangan siber yang dapat merugikan masyarakat pun diantisipasi dengan pengamanan berlapis dan pengawasan berkelanjutan.
Penerapan Payment ID diharapkan mampu menyatukan identitas keuangan setiap warga negara ke dalam satu basis data terpadu.
Dampaknya, proses penilaian kredit akan lebih cepat, transparansi transaksi meningkat, dan potensi kebocoran data dapat ditekan melalui sistem kontrol akses yang jelas.
Meski demikian, Dudi mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Integrasi data lintas platform, kepatuhan para penyedia jasa pembayaran, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan digital menjadi elemen krusial bagi keberhasilan sistem ini.
BI optimis Payment ID akan menjadi tonggak penting menuju ekosistem pembayaran modern yang lebih efisien, aman, dan inklusif.
Visi ini sejalan dengan target besar BSPI 2030 untuk memperkuat daya saing sistem keuangan nasional di tengah perubahan teknologi yang semakin cepat.(amp)
