BANYUMASEKSPRES.ID, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah mengingatkan bahwa musim kemarau 2026 berpotensi berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.
Memasuki paruh kedua tahun ini, masyarakat masih diimbau untuk mewaspadai dampak lanjutan dari fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi kondisi cuaca hingga awal 2027.
Fenomena iklim global tersebut diprediksi meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.
Selain berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih, kondisi ini juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Serta dapat mengganggu sektor pertanian, hingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat menurunnya kualitas udara.
BMKG menilai langkah antisipasi tetap menjadi hal penting, terutama bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat yang berada di wilayah rawan kekeringan.
Puncak Musim Kemarau Terjadi Bertahap di Berbagai Wilayah
Berdasarkan proyeksi BMKG yang dirilis pada pertengahan Juni 2026, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung secara bertahap mulai Juli hingga September di berbagai daerah Indonesia.
Pada Juli 2026, sekitar 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah Indonesia diperkirakan memasuki puncak kemarau.
Wilayah tersebut mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, beberapa wilayah di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tengah, hingga beberapa kawasan di Maluku dan Papua.
Memasuki Agustus 2026, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau meningkat cukup signifikan.
BMKG memperkirakan sebanyak 369 ZOM atau sekitar 48,84 persen wilayah Indonesia berada pada fase tersebut.
Daerah yang terdampak meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Sementara itu, pada September 2026, puncak kemarau diperkirakan terjadi di sekitar 169 ZOM atau sekitar 25,41 persen wilayah Indonesia.
Beberapa daerah yang termasuk di antaranya adalah Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, Maluku Utara, serta Papua Pegunungan.
El Nino Diprediksi Bertahan hingga Awal 2027
Selain kondisi musim kemarau, BMKG juga memproyeksikan bahwa fenomena El Nino masih berpotensi bertahan hingga awal tahun 2027.
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada awal Juni 2026, peluang El Nino berada pada kategori moderat mencapai sekitar 98 persen, sedangkan peluang memasuki kategori kuat diperkirakan mencapai 62 persen.
Meski demikian, BMKG menjelaskan bahwa dampak paling signifikan terhadap Indonesia diperkirakan terjadi selama periode musim kemarau 2026 hingga sekitar Oktober.
Setelah memasuki musim hujan, pengaruh El Nino terhadap curah hujan di Indonesia diperkirakan mulai berkurang, meskipun perkembangan fenomena iklim global tetap perlu dipantau secara berkala.
El Nino sendiri merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat memengaruhi pola cuaca di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Dampaknya sering kali ditandai dengan berkurangnya curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan berkepanjangan.
Risiko yang Perlu Diwaspadai
Kondisi cuaca yang lebih kering berpotensi menimbulkan berbagai dampak di sejumlah sektor. Seperti adanya kebakaran hutan di Jawa Timur yang dicatat oleh BNPB sebanyak 4 kabupaten.
Di bidang pertanian, minimnya curah hujan dapat memengaruhi ketersediaan air irigasi sehingga berdampak pada produktivitas tanaman pangan maupun hortikultura.
Selain itu, risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga meningkat ketika vegetasi menjadi lebih kering.
Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan lebih intensif, terutama di wilayah yang selama ini menjadi daerah rawan kebakaran.
Di sektor kesehatan, kualitas udara juga berpotensi menurun apabila terjadi kebakaran lahan maupun peningkatan konsentrasi debu selama musim kemarau.
Situasi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
BMKG Minta Mitigasi Dilakukan Sejak Dini
BMKG sebelumnya menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kemudian, dilanjutkan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengurangi dampak musim kemarau dan El Nino.
Lembaga tersebut juga terus memberikan pendampingan serta informasi iklim kepada pemerintah daerah agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat sesuai kondisi di masing-masing wilayah.
Selain itu, pemerintah daerah diimbau menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi krisis air bersih dan menjaga kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Serta, memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat penurunan kualitas udara.
Dengan mempertimbangkan proyeksi BMKG tersebut, masyarakat diharapkan mengikuti informasi cuaca dan iklim terbaru.
Kemudian, menerapkan langkah-langkah penghematan air dan pencegahan kebakaran selama musim kemarau berlangsung.
Upaya mitigasi sejak dini dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan dampak El Nino terhadap berbagai sektor kehidupan. (*/nds)
