BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Pada hari Rabu, 11 Maret, Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, mengambil langkah signifikan dengan melantik ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Banjarnegara.
Acara pelantikan ini mencakup pengangkatan 333 kepala sekolah yang akan memimpin satuan pendidikan pada berbagai jenjang.
Selain itu, terdapat pula lima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 13 pejabat fungsional yang dilantik dalam kesempatan tersebut.
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni formalitas belaka. Dalam acara tersebut, Amalia menyampaikan beberapa peringatan penting terkait pengelolaan tenaga pendidik serta disiplin di kalangan aparatur sipil negara.
Hal ini menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen di Kabupaten Banjarnegara.
Salah satu isu utama yang disoroti oleh Bupati Amalia adalah praktik perekrutan tenaga honorer yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah-sekolah.
Dalam penjelasannya, Amalia menegaskan bahwa kepala sekolah tidak lagi diperbolehkan untuk mengangkat pegawai non-ASN melalui kontrak internal sekolah.
“Saya minta tidak ada lagi pengangkatan dalam bentuk apa pun yang dikontrakkan oleh kepala sekolah. Rekrutmen harus melalui jalur resmi seperti PPPK atau CPNS sesuai aturan pemerintah,” tegasnya.
Keputusan ini diambil berkaitan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah yang mengatur pembatasan belanja pegawai pemerintah daerah.
Dalam konteks ini, perekrutan tenaga honorer tanpa mekanisme resmi berpotensi menimbulkan masalah di masa depan, baik dari segi administrasi maupun keuangan.
Dengan adanya kebijakan tegas ini, diharapkan proses rekrutmen tenaga pendidik dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Selain membahas masalah kepegawaian, Bupati Amalia juga menyinggung tentang digitalisasi pembelajaran yang dirasa belum sepenuhnya tepat sasaran.
Ia mengingatkan bahwa materi pembelajaran digital seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa.
“Digital itu seharusnya dibaca di perangkat, bukan malah disuruh mencetak materi yang akhirnya membebani orang tua,” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan perhatian Amalia terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta dampak dari kebijakan pendidikan terhadap mereka.
Amalia juga meminta agar pihak sekolah tidak lagi mewajibkan pembelian lembar kerja siswa (LKS) atau menarik pungutan lain yang dapat memberatkan wali murid.
Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa dan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa adanya tekanan finansial tambahan.
Dalam arahannya yang penuh makna tersebut, Bupati Amalia tidak lupa menekankan soal integritas ASN.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentoleransi aparatur yang terlibat dalam persoalan moral, termasuk perselingkuhan.
“Kalau rumah tangga tidak nyaman, selesaikan dengan baik. Jangan sampai diselingkuhi atau menyakiti pasangan,” katanya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa selain profesionalisme dalam pekerjaan, etika pribadi juga menjadi perhatian penting dalam menjalankan tugas sebagai ASN.
Sebagai penutup dari arahannya, Bupati Amalia mengingatkan para kepala sekolah agar memastikan tidak ada anak di Banjarnegara yang putus sekolah karena keterbatasan kuota atau masalah administrasi lainnya.
“Mutasi dan rotasi itu hal biasa dalam birokrasi. Di mana pun ditempatkan, di situlah kita mengabdi,” ujarnya.
Pesan ini menggambarkan dedikasinya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tanpa hambatan apapun.
Dengan pelantikan ratusan ASN dan kepala sekolah tersebut, diharapkan Kabupaten Banjarnegara dapat melangkah menuju era baru dalam pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik dan berintegritas tinggi. (jud/stch/dda)
