BANYUMASEKSPRES.ID, Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI kembali menggulirkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap ketiga untuk tahun anggaran 2025.
Penyaluran bansos kali ini mencakup periode Juli, Agustus, dan September, dan menjadi penantian penting bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Namun, tidak semua KPM secara otomatis mendapatkan kembali bantuan pada tahap ini.
Terdapat sejumlah proses evaluasi ulang yang berpotensi menyebabkan nama-nama tertentu dicoret dari daftar penerima aktif.
Maka dari itu, memahami syarat terbaru dan segera memeriksa status bantuan menjadi langkah penting yang perlu dilakukan.
Beragam Penyebab Bantuan Tidak Cair, Ini Penjelasannya
Banyak faktor yang memengaruhi status pencairan bansos. Salah satunya adalah kelengkapan dan validitas data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Bila terjadi perubahan dalam struktur keluarga, seperti anggota yang telah meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, atau perubahan status sosial lainnya, dan belum diperbarui dalam DTKS, maka secara otomatis bantuan bisa terhenti.
Masalah teknis juga sering kali menjadi hambatan pencairan. Misalnya, rekening yang tidak aktif, kartu ATM rusak atau terblokir, hingga buku tabungan yang hilang.
Dalam kondisi seperti itu, KPM disarankan untuk segera menghubungi pihak bank penyalur—seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, atau BSI—untuk mengatasi kendala tersebut secepatnya.
Di sisi lain, distribusi bansos dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah. Apabila daerah Anda belum masuk dalam jadwal penyaluran, maka wajar bila bantuan belum diterima.
Oleh karena itu, penting untuk terus memantau informasi terbaru dari kantor desa atau kelurahan setempat, atau menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos milik Kemensos.
Data Tidak Konsisten Jadi Alasan Umum Gagal Cair
Salah satu penyebab utama bantuan gagal cair adalah adanya ketidaksesuaian atau data ganda.
Perbedaan antara data pada KTP, Kartu Keluarga (KK), rekening bank, dan yang tercatat di DTKS bisa menyebabkan sistem menolak pencairan.
Jika terdapat kesalahan, warga harus segera mengurus pembaruan data melalui Dinas Dukcapil agar seluruh informasi yang tercatat konsisten dan valid.
Peningkatan Status Sosial Dapat Menyebabkan Dikeluarkan dari DTKS
Faktor peningkatan status sosial juga menjadi alasan penghentian bansos.
Apabila penerima sudah tidak memenuhi kriteria sebagai warga miskin atau rentan—seperti memiliki kendaraan pribadi, rumah layak huni permanen, atau pendapatan di atas UMR—bantuan bisa dihentikan karena dianggap tidak lagi masuk dalam kategori sasaran.
Komponen PKH Tidak Aktif, Bansos Dihentikan Otomatis
Selain itu, PKH hanya diberikan kepada keluarga yang memiliki komponen layak, seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lanjut usia, atau penyandang disabilitas berat.
Jika seluruh komponen tersebut tidak lagi ada dalam keluarga, maka bantuan PKH tidak akan disalurkan pada periode ini.
Proses verifikasi kelayakan juga dilakukan secara rutin oleh pemerintah.
Jika KPM tidak kooperatif dalam proses ini, atau tidak lolos tahap verifikasi ulang, maka kemungkinan besar mereka tidak akan menerima bantuan untuk tahap ketiga tahun ini.
Syarat KPM Tetap Dapat Bansos PKH Tahap 3
Untuk tetap mendapatkan PKH tahap 3, KPM harus terdaftar aktif di DTKS dan memiliki anggota keluarga dalam kategori yang memenuhi syarat.
Ini meliputi ibu hamil, anak usia dini 0–6 tahun, anak sekolah tingkat SD, SMP, atau SMA, lansia di atas 60 tahun, serta penyandang disabilitas berat.
Bantuan akan diberikan berdasarkan jumlah dan jenis komponen yang dimiliki dalam keluarga, dengan nominal yang berbeda tiap kategori.
Besaran bantuan sosial PKH yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disesuaikan dengan kategori anggota keluarga dalam rumah tangga tersebut.
Untuk ibu hamil atau ibu yang sedang dalam masa nifas, bantuan yang diberikan mencapai Rp750.000 setiap tahap, sehingga total dalam setahun mencapai Rp3 juta.
Begitu pula dengan anak usia dini atau balita, yang juga memperoleh Rp750.000 per tahap, setara Rp3 juta dalam satu tahun anggaran.
Sementara itu, bantuan bagi lansia berusia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat diberikan sebesar Rp600.000 per tahap, atau total Rp2,4 juta setiap tahunnya.
Untuk anak-anak yang masih bersekolah, nominal bantuan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya.
Anak sekolah tingkat SD menerima Rp225.000 setiap tahap atau Rp900.000 per tahun, siswa tingkat SMP mendapat Rp375.000 per tahap atau total Rp1,5 juta per tahun, dan pelajar tingkat SMA menerima Rp500.000 per tahap atau setara Rp2 juta setiap tahunnya.
Jumlah bantuan ini diberikan secara bertahap sepanjang tahun, bergantung pada komponen yang dimiliki dalam keluarga masing-masing penerima.
Jadwal Pencairan Tahun Ini dan Sistem Baru yang Diterapkan
Untuk tahun ini, jadwal pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT dibagi dalam empat tahap.
Tahap pertama dilakukan pada Januari hingga Maret, tahap kedua pada April hingga Juni, dan kini tahap ketiga berlangsung mulai 10 Juli 2025.
Tahap keempat akan digelar pada Oktober hingga Desember. Pencairan dilakukan bertahap, menyesuaikan kesiapan daerah dan bank penyalur.
Sebagai bagian dari transformasi sistem, pemerintah kini mengembangkan sistem digitalisasi bansos bernama Perlinsos, yang menggunakan teknologi Digital Public Infrastructure (DPI).
Dengan sistem ini, proses pendaftaran, verifikasi, hingga pencairan bantuan akan menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat. Kabupaten Banyuwangi menjadi lokasi percontohan untuk implementasi awal sistem digital ini.
Penting untuk dicatat, tidak semua KPM akan menerima bansos tahap ketiga.
Pemerintah hanya akan menyalurkan bantuan kepada mereka yang masih aktif di DTKS, memiliki data kependudukan dan keuangan yang valid serta sinkron, memenuhi kriteria sosial ekonomi, memiliki komponen PKH yang sesuai, dan berhasil melalui proses verifikasi kelayakan secara menyeluruh.
Maka dari itu, bagi masyarakat penerima manfaat, penting untuk secara rutin memperbarui data dan berkoordinasi aktif dengan pendamping sosial agar tidak kehilangan hak atas bantuan yang seharusnya diterima.
Penyaluran bansos bukan hanya soal distribusi uang, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang untuk menjaga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat rentan di Indonesia.
(taa)
