BANYUMASEKSPRES.ID, Salah satu langkah nyata pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional adalah dengan mengalokasikan dana sebesar Rp300 triliun, yang sebagian besar ditujukan untuk mendorong pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia. Dukungan ini tidak hanya berupa regulasi, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.
Kemudahan akses terhadap pembiayaan menjadi prioritas utama, terutama di sektor keuangan dan pelayanan publik. Pemerintah mendorong agar setiap individu, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, bisa mendapatkan fasilitas pendanaan yang adil dan tidak memberatkan.
Dalam hal ini, Pegadaian Syariah turut mengambil peran dengan menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis prinsip syariah atau Rahn. Produk pembiayaan ini menyasar nasabah yang memiliki usaha produktif dan berkomitmen untuk mengembangkannya secara berkelanjutan.
Menurut informasi yang dimuat dalam situs resmi Sahabat Pegadaian, KUR Pegadaian Syariah dirancang untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh dana tambahan dengan proses yang efisien dan sesuai prinsip syariah.
Pinjaman ini diberikan berdasarkan akad gadai (rahn), yang berbeda dari skema pinjaman konvensional karena tidak melibatkan bunga, melainkan margin atau imbal jasa.
Pinjaman yang ditawarkan melalui KUR Pegadaian Syariah mencapai nominal maksimal Rp10 juta. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha yang tergolong produktif, termasuk di sektor jasa, pertanian, kelautan, kehutanan, hingga industri pengolahan.
Kategori usaha yang menjadi target utama KUR Syariah Pegadaian antara lain adalah usaha yang produktif, layak (feasible), dan belum bankable. Usaha produktif dalam konteks ini merujuk pada kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan menambah nilai ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha.
Sementara itu, usaha yang dinilai feasible atau layak adalah usaha yang mampu menghasilkan keuntungan, sehingga nasabah dapat membayar margin dan mengembalikan pokok pembiayaan sesuai waktu yang disepakati. Keuntungan yang diperoleh juga diharapkan bisa digunakan untuk ekspansi atau peningkatan skala usaha.
Untuk kategori belum bankable, yang dimaksud adalah pelaku UMKM yang meskipun memiliki usaha berjalan, namun belum memenuhi syarat administratif atau agunan untuk mengakses pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan besar. KUR Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi atas keterbatasan tersebut, dengan memberikan syarat yang lebih inklusif.
Dari sisi biaya, skema pembiayaan yang ditawarkan cukup kompetitif. Biaya pinjaman KUR Pegadaian Syariah ditetapkan sebesar 6% per tahun khusus untuk pinjaman pertama. Jika dihitung secara flat, angkanya hanya sekitar 0,28% per bulan. Ini tentu menjadi pilihan menarik bagi pelaku usaha mikro yang mencari modal dengan beban ringan.
Pinjaman yang bisa diajukan mulai dari Rp1 juta hingga Rp50 juta. Tenor pinjaman disediakan dalam pilihan waktu mulai dari 12 bulan hingga maksimal 36 bulan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan kemampuan pengembalian nasabah.
KUR ini tidak hanya diperuntukkan bagi sektor perdagangan atau jasa saja, melainkan juga sektor-sektor produktif lain seperti pertanian, kelautan, perkebunan, perikanan, hingga pertambangan garam rakyat. Dengan cakupan sektor yang luas, diharapkan lebih banyak pelaku usaha kecil dapat terdorong untuk memanfaatkan fasilitas ini.
Syarat dan Cara Mengajukan KUR Syariah Pegadaian 2025
Untuk bisa mengakses KUR Pegadaian Syariah, tentu ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi calon nasabah. Dokumen yang diperlukan meliputi salinan e-KTP, kartu keluarga (KK), dan surat nikah bagi yang sudah menikah.
Jika alamat domisili saat ini berbeda dengan yang tertera di KTP, maka calon nasabah juga perlu menyertakan surat keterangan domisili.
Selain itu, nasabah harus memiliki tempat tinggal tetap yang bisa dibuktikan dengan dokumen seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), atau bukti sah lainnya.
Untuk membuktikan legalitas usaha, calon pemohon juga harus menyertakan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), atau dokumen sejenis yang sah secara hukum.
Dokumen pendukung lain seperti salinan tagihan listrik, air, atau telepon juga perlu disiapkan. Semua dokumen ini berfungsi untuk memverifikasi keabsahan identitas dan keberlangsungan usaha calon penerima KUR.
Proses pengajuan KUR Pegadaian Syariah pun terbilang cukup mudah. Calon nasabah hanya perlu datang ke kantor Pegadaian terdekat dan mengisi formulir pengajuan. Setelah itu, seluruh dokumen syarat pengajuan diserahkan kepada petugas.
Tahapan berikutnya adalah proses verifikasi dan survei lapangan oleh petugas Pegadaian. Tujuannya untuk memastikan keberadaan usaha serta menilai kelayakan calon peminjam secara langsung di lokasi.
Setelah semua dinyatakan memenuhi syarat, maka nasabah akan diminta menandatangani akad sebagai bentuk persetujuan resmi atas perjanjian pembiayaan.
Setelah akad ditandatangani, dana KUR akan segera dicairkan sesuai arahan dari petugas Pegadaian. Pencairan ini bisa dilakukan langsung ke rekening nasabah atau secara tunai, tergantung kebijakan yang berlaku di cabang masing-masing.
Nasabah kemudian berkewajiban untuk membayar cicilan secara bulanan sesuai tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam perjanjian awal.
Dengan prosedur yang terstruktur namun tetap sederhana, KUR Pegadaian Syariah diharapkan menjadi akses nyata bagi para pelaku usaha kecil untuk memperkuat permodalan. Produk pembiayaan ini juga menjadi bukti nyata bagaimana prinsip syariah bisa diintegrasikan dalam sistem keuangan nasional secara inklusif dan berkeadilan.
Demikian informasi lengkap tentang cara mengajukan KUR Pegadaian Syariah 2025, syarat yang harus dipenuhi, serta rincian skema pembiayaan yang ditawarkan. Semoga bermanfaat! (fam)
