BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Pemerintah tengah memfokuskan upaya besar untuk mencapai swasembada garam pada akhir tahun 2027.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menjadikan Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai sentra produksi garam nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara maritim seharusnya tidak terus bergantung pada impor garam.
Ia menyebut tiga tahun ke depan sebagai masa kerja keras untuk mewujudkan swasembada pangan di sektor ini.
“Kita sebagai negara maritim, menjadi bagian dari swasembada pangan garam juga jangan diimpor. Kita impor terus. Tiga tahun ini kita akan kerja keras,” tegas Trenggono dalam keterangannya.
Trenggono menjelaskan bahwa potensi Rote Ndao sangat besar karena memiliki kawasan danau dengan karakteristik geografis yang ideal.
Wilayah tersebut posisinya sejajar dengan Australia, yang kini menjadi produsen garam besar dengan volume mencapai 10 juta ton dari lahan sekitar 10 ribu hektare.
Jika Indonesia dapat mengoptimalkan potensi serupa dan memproduksi setengah dari kapasitas Australia, maka sekitar 5 juta ton garam dapat dihasilkan dari wilayah ini.
Jumlah itu dianggap cukup untuk mencukupi seluruh kebutuhan garam nasional.
“Kebutuhan kita kira-kira 5 juta, hampir 5 juta ton. Untuk konsumsi, industri, dan CAP. CAP itu untuk pengeboran minyak, dan sebagainya,” jelasnya lebih lanjut.
Sebelumnya, garam termasuk dalam empat komoditas utama yang ditargetkan untuk mencapai swasembada pada 2025, bersama beras, gula, dan jagung pakan ternak. Namun realisasi swasembada garam harus diundur ke 2027 karena berbagai kendala teknis dan infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti kondisi industri garam nasional saat ini yang belum memadai, khususnya dalam hal produksi garam industri.
Menurutnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki pabrik garam industri berskala besar yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik sektor manufaktur dan farmasi.
Karena keterbatasan tersebut, pemerintah kembali membuka opsi impor garam untuk sementara waktu. Keputusan ini, menurut Zulkifli, merupakan respons terhadap desakan dari berbagai sektor yang mengandalkan pasokan garam berkualitas tinggi.
“Tadi disepakati (impor garam industri) karena sudah teriak-teriak ini ya farmasi, mamin (industri makanan dan minuman), sudah teriak-teriak. Untuk infus itu pakai garam, nah itu belum bisa kita bikin, 2027 baru bisa,” ungkap Zulkifli.
Kebutuhan garam industri yang sangat spesifik memang tidak dapat langsung dipenuhi oleh produksi lokal yang selama ini masih dominan untuk konsumsi rumah tangga.
Industri farmasi dan makanan-minuman menjadi dua sektor yang paling terdampak kekurangan pasokan garam berkualitas tinggi, yang di antaranya digunakan untuk produk-produk seperti infus.
Langkah pembukaan impor ini dianggap sebagai solusi jangka pendek sambil terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur garam industri nasional.
Pemerintah juga mendorong investasi di sektor ini agar target swasembada pada 2027 tidak kembali tertunda.
Dengan menjadikan Rote Ndao sebagai wilayah prioritas, pemerintah berharap dapat memperkuat kapasitas produksi garam nasional.
Selain itu, pengembangan kawasan ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal di NTT, terutama dalam peningkatan kesejahteraan petani garam.
Rencana ini menandai langkah nyata Indonesia untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi negara mandiri dalam penyediaan bahan baku industri strategis seperti garam.
“Ini bukan hanya soal kedaulatan pangan, tapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan potensi laut dan daratan kita sendiri untuk ketahanan industri nasional,” ujar Trenggono.
Dengan proyeksi ini, Rote Ndao diharapkan akan berkembang menjadi salah satu pusat produksi garam terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi bukti bahwa wilayah timur Indonesia memiliki peran vital dalam penguatan ekonomi nasional. (*/stch)
