BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Kabupaten Cilacap masih menghadapi masalah minimnya jumlah halte bus dan angkutan kota hingga kini. Kendala utama dalam pengadaan fasilitas ini adalah status kepemilikan aset lahan yang belum jelas. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Cilacap, Fajar Eko.
Menurut Fajar, banyak lokasi potensial untuk pembangunan halte berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, sehingga Dishub tidak memiliki otoritas untuk membangun fasilitas tersebut.
“Ruas jalan terbagi kewenangannya, jadi kami tidak bisa melakukan pembangunan apapun. Bahkan untuk memasang rambu jalan saja kami tidak berani,” jelasnya.
Pembangunan halte terakhir kali dilakukan pada tahun 2017, dengan beberapa titik telah ditentukan seperti di depan SMKN 6 Cilacap, Jalan Sutomo dekat SMPN 4 Cilacap, depan SMPN 1 Cilacap di Jalan Ahmad Yani, dan SMPN 1 Dayeuhluhur.
Namun demikian, kondisi halte-halte tersebut kini memprihatinkan mengingat usia yang sudah lama ditambah dengan keterbatasan anggaran pemeliharaan.
“Dengan umur yang sudah lama, saat ini kondisi halte-halte tersebut juga memprihatinkan. Ditambah anggaran untuk pemeliharaan juga terbatas,” ungkap Fajar lebih lanjut.
Secara keseluruhan, jumlah halte yang berhasil dibangun oleh Dishub hingga saat ini mencapai delapan unit.
Rinciannya empat berada di Majenang dan empat lagi di wilayah Kota Cilacap. Menariknya, keempat halte yang ada di Kota Cilacap belum mencakup area RSUD Cilacap.
Fajar menjelaskan bahwa keterbatasan dana menjadi salah satu alasan utama tertundanya pembangunan halte baru di RSUD Cilacap.
Saat ini pemerintah tengah fokus pada efisiensi anggaran sehingga pembangunan halte harus diprioritaskan setelah rehabilitasi terminal selesai.
“Jalan RSUD sudah masuk kajian. Namun, saat ini kami memprioritaskan rehabilitasi terminal terlebih dahulu. Pembangunan halte masih di urutan berikutnya. Namun akan kami upayakan agar dapat cepat terealisasikan,” tambah Fajar dengan optimis.
Pengadaan fasilitas transportasi umum memang menjadi perhatian penting bagi Dinas Perhubungan karena keberadaannya sangat vital dalam mendukung mobilitas masyarakat sehari-hari.
Halte bus misalnya berfungsi sebagai tempat tunggu yang aman bagi penumpang sebelum menaiki moda transportasi umum. Ketiadaan maupun kondisi halte yang tidak memadai tentu berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keamanan pengguna jasa transportasi publik.
Di sisi lain permasalahan terkait status lahan ini bukanlah hal baru dalam proyek pembangunan infrastruktur publik. Berbagai instansi seringkali harus berhadapan dengan birokrasi rumit ketika menyangkut tanah milik pemerintah pusat atau daerah berbeda dari instansi pelaksana proyek.
Untuk mengatasi situasi ini diperlukan koordinasi intensif antara Dishub dengan pihak-pihak terkait agar pengadaan fasilitas seperti halte bus dapat segera terwujud tanpa menabrak aturan hukum berlaku.
Selain itu perlu juga adanya dukungan politik serta kebijakan strategis dari pemerintah daerah guna mempercepat proses penyelesaian administrasi lahan sebagai langkah awal sebelum memulai konstruksi fisik.
Bagi masyarakat sendiri tersedianya infrastruktur transportasi berkualitas tentunya meningkatkan aksesibilitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang justru berpotensi menambah kemacetan lalu lintas kota terutama pada jam sibuk atau hari-hari tertentu ketika aktivitas warga meningkat tajam seperti akhir pekan ataupun musim liburan sekolah. (gia/stch)
