BANYUMASEKSPRES.ID, JAKARTA – Perhitungan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan setelah sejumlah masyarakat mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos) meski masih membutuhkan.
Keluhan tersebut mendapat perhatian pemerintah. Data penerima bansos yang dinilai tidak sesuai akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan akurasi pendataan sosial dan ekonomi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah akan memperhatikan laporan masyarakat apabila ditemukan ketidaktepatan dalam pengelompokan desil.
Data yang dinilai bermasalah perlu segera diperbaiki agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria.
“Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi,” ujar Qodari di Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Qodari menjelaskan, pemerintah saat ini terus berupaya memperbaiki pendataan sosial dan ekonomi masyarakat.
Evaluasi diperlukan agar data yang digunakan sebagai dasar penyaluran perlindungan sosial semakin akurat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyampaikan bahwa basis data perlindungan sosial dapat dievaluasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran.
Menurut Qodari, persoalan data penerima bantuan selama ini dapat menimbulkan dua jenis kesalahan.
Kesalahan pertama disebut inclusion error, yaitu kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan.
Sementara kesalahan kedua adalah exclusion error, yakni ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.
“Presiden Prabowo waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing. Jadi mengenai perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik,” katanya.
Perhitungan desil menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut angka desil masyarakat berpotensi dikaji ulang.
Hal itu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan karakteristik sosial ekonomi.
Dengan demikian, desil bukan merupakan ukuran mutlak kemiskinan, pendapatan, maupun kekayaan sebuah keluarga.
Artinya, posisi desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga dalam keseluruhan data yang tersedia.
Perubahan kondisi keluarga dari waktu ke waktu juga dapat memengaruhi posisi relatif tersebut.
Karena itu, pemutakhiran data menjadi penting untuk memastikan informasi yang digunakan dalam program perlindungan sosial tetap sesuai dengan kondisi masyarakat.
Pemerintah menilai data sosial ekonomi tidak bersifat permanen. Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah sehingga data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bansos juga perlu diperbarui.
Masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi lebih baik dapat mengalami penurunan kemampuan ekonomi.
Sebaliknya, kondisi keluarga penerima bantuan juga dapat berubah menjadi lebih baik.
Karena itu, pembaruan data menjadi bagian penting dalam upaya memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.
Keluhan masyarakat terkait tidak menerima bansos meskipun masih membutuhkan juga dapat menjadi masukan dalam proses evaluasi tersebut.
Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki data apabila ditemukan kesalahan pengelompokan sehingga persoalan exclusion error maupun inclusion error dapat ditekan.
Saat ini, BPS melakukan Sensus Ekonomi yang juga akan menjadi bagian dari proses evaluasi DTSEN.
Hasil pendataan tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar untuk menentukan kemungkinan perubahan angka desil masyarakat.
Proses tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran sosial ekonomi yang lebih akurat sehingga pemetaan masyarakat berdasarkan kondisi ekonominya dapat dilakukan secara lebih tepat.
Dengan adanya pembaruan data, pemerintah dapat mengevaluasi kembali kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
Bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang digunakan, keluhan dan laporan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Pemerintah pun menyatakan akan memperhatikan persoalan tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki akurasi data.
Persoalan ketepatan sasaran bansos menjadi penting karena bantuan sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Data yang akurat diperlukan agar bantuan tidak hanya diterima oleh pihak yang tepat, tetapi juga tidak terlewatkan bagi keluarga yang memang membutuhkan. (*/stch/dda)
