BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Ketua DPC K-SPSI Kebumen, Akif Fatwal Amin, mengimbau para pekerja dan buruh serta masyarakat Kabupaten Kebumen agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi unjuk rasa yang tidak jelas tujuan maupun maksudnya.
Imbauan tersebut disampaikan menyikapi munculnya isu “Indonesia Gelap” yang kembali menjadi perbincangan pada Agustus 2026.
Akif meminta seluruh pekerja di Kebumen tetap menjaga kondusivitas dan tidak terburu-buru mengikuti ajakan aksi yang sumber maupun tujuannya tidak jelas.
Menurut Akif, DPC K-SPSI Kebumen tidak memiliki rencana menggelar aksi unjuk rasa pada Agustus 2026.
“Terkait adanya isu tersebut (Indonesia gelap), kami mengimbau kepada seluruh pekerja buruh di Kebumen untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi dengan aksi-aksi yang tidak jelas tujuannya. K-SPSI tidak ada rencana aksi di bulan ini,” tutur Akif, Selasa (25/8).
Akif menjelaskan, sikap DPC K-SPSI Kebumen sejalan dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) K-SPSI.
Menurutnya, organisasi memang memiliki rencana untuk melakukan aksi, tetapi waktunya tidak dalam waktu dekat.
Rencana aksi tersebut berkaitan dengan upaya mengawal proses pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Namun, pelaksanaannya akan melihat perkembangan situasi dan kebijakan yang sedang berlangsung.
“Untuk di bulan Agustus ini kita tidak ada rencana aksi. Para pekerja buruh di masing-masing perusahaan masih dalam suasana kesemangatan dalam memeriahkan HUT RI ke-81 dengan berbagai kegiatan positif, kita mendukung itu,” katanya.
Dengan demikian, Akif menegaskan bahwa para pekerja di Kebumen tidak perlu terpengaruh oleh informasi yang mengatasnamakan gerakan buruh apabila tidak memiliki kejelasan mengenai tujuan dan pihak penyelenggaranya.
Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada pekerja dan buruh di Kabupaten Kebumen agar tetap menjaga situasi yang kondusif.
Akif menilai, momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia masih diisi para pekerja dengan berbagai kegiatan positif di lingkungan masing-masing perusahaan.
Karena itu, ia mengajak pekerja tetap menjalankan aktivitas seperti biasa sembari menunggu perkembangan isu ketenagakerjaan melalui informasi resmi dari organisasi.
Sikap tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap terciptanya suasana yang aman dan tertib di Kabupaten Kebumen.
Meski tidak merencanakan aksi pada Agustus, K-SPSI Kebumen tetap menyatakan komitmennya untuk mengawal isu yang berkaitan dengan kepentingan pekerja.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah proses pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Akif mengatakan, rencana aksi terkait isu tersebut tetap terbuka, tetapi waktunya akan disesuaikan dengan perkembangan situasi.
Artinya, tidak adanya aksi pada Agustus bukan berarti K-SPSI menghentikan pengawalan terhadap kebijakan ketenagakerjaan.
Organisasi masih akan memantau perkembangan pembahasan dan mengambil langkah sesuai keputusan organisasi.
Akif juga mengajak pekerja mendapatkan informasi dari sumber yang jelas sebelum mengambil keputusan untuk mengikuti sebuah kegiatan atau aksi.
Sementara itu, aksi unjuk rasa besar dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
Aksi tersebut disebut digelar dengan sejumlah tuntutan, antara lain mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor serta menuntut penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Namun, rencana aksi di Jakarta tersebut berbeda dengan sikap DPC K-SPSI Kebumen yang memastikan tidak memiliki agenda aksi pada Agustus.
Karena itu, masyarakat Kebumen diimbau tidak menyamakan setiap informasi mengenai aksi demonstrasi dengan agenda resmi organisasi pekerja di daerah tersebut.
Di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial, masyarakat dapat menerima berbagai ajakan aksi dalam waktu singkat.
Karena itu, verifikasi informasi menjadi penting sebelum seseorang memutuskan untuk mengikuti sebuah kegiatan.
Ajakan yang tidak mencantumkan tujuan secara jelas, pihak penyelenggara, maupun dasar tuntutan perlu disikapi secara hati-hati.
K-SPSI Kebumen memilih untuk mengedepankan kondusivitas daerah dan memastikan setiap langkah organisasi disampaikan melalui keputusan resmi.
Bagi pekerja di Kebumen, sikap tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa tidak ada aksi K-SPSI Kebumen pada Agustus 2026.
Sementara agenda pengawalan isu ketenagakerjaan tetap akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan dan kondisi di lapangan.
Dengan tetap menjaga kondusivitas, pekerja diharapkan dapat menjalankan aktivitas dan memperingati HUT ke-81 RI melalui berbagai kegiatan positif di lingkungan perusahaan masing-masing. (*/stch/dda)
