BANYUMASEKSPRES.ID, KEBUMEN – Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindag KUKM) tengah mengkaji penerapan digitalisasi pelayanan guna mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi.
Melalui sistem berbasis daring atau online, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor dinas untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, sehingga pelayanan diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah dijangkau.
Kepala Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen, Haryono Wahyudi, mengatakan bahwa rencana digitalisasi pelayanan tersebut muncul sebagai respons atas aspirasi berbagai kalangan masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, kebutuhan akan layanan publik berbasis elektronik semakin meningkat seiring perkembangan teknologi digital yang kini menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari.
Haryono menilai transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Dengan sistem online, berbagai proses administrasi dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya perjalanan menuju kantor dinas.
Karena itu, usulan tersebut akan dipelajari secara mendalam agar penerapannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu meningkatkan efektivitas pelayanan.
Selain mempermudah pelayanan administrasi, digitalisasi juga diharapkan menjadi sarana yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Kebumen.
Selama ini, Disperindag KUKM terus berupaya memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.
Perkembangan UMKM di Kabupaten Kebumen dinilai cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Banyak pelaku usaha baru bermunculan di berbagai sektor, mulai dari kuliner, kerajinan, fesyen, hingga industri kreatif.
Namun, pertumbuhan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama keterbatasan anggaran pemerintah dalam menjangkau seluruh pelaku usaha melalui program pembinaan.
Haryono menjelaskan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum dapat mengikuti berbagai program pelatihan, sertifikasi produk, maupun pendampingan usaha karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
Padahal, program-program tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha agar dapat mengembangkan bisnis secara lebih profesional dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Melalui sistem pelayanan digital, pemerintah berharap proses pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.
Informasi mengenai pelatihan, sertifikasi, maupun berbagai program pemberdayaan nantinya diharapkan dapat diakses dengan lebih mudah melalui layanan berbasis elektronik sehingga tidak lagi bergantung pada pertemuan tatap muka.
Selain aspek pembinaan, akses terhadap pembiayaan juga masih menjadi tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Kebumen.
Banyak usaha yang memiliki potensi berkembang, tetapi terkendala keterbatasan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, maupun melakukan inovasi produk.
Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor perbankan dan lembaga pembiayaan.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka akses permodalan yang lebih luas bagi pelaku UMKM sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh pinjaman usaha sesuai kebutuhan.
Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Rencana digitalisasi pelayanan ini menjadi salah satu langkah transformasi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mempercepat pengembangan UMKM di Kabupaten Kebumen.
Apabila terealisasi, masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih praktis, sementara pelaku usaha memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai program pemerintah, pendampingan usaha, hingga peluang memperoleh pembiayaan untuk membawa UMKM naik kelas dan semakin kompetitif di era digital. (cah/stch/dda)
