BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Dampak musim kemarau mulai dirasakan di Kabupaten Banjarnegara.
Selain mengancam ratusan hektare lahan pertanian, penurunan debit mata air juga menyebabkan sejumlah warga mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara bersama berbagai instansi telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan, mulai dari penyediaan pompa air, pembangunan jaringan irigasi, hingga distribusi bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.
Pemerintah juga menyiapkan program perlindungan bagi petani melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk mengurangi risiko kerugian akibat kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau 2026.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Distankan KP) Kabupaten Banjarnegara, Emi Susilowati, mengatakan sedikitnya 450 hektare lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan.
Lahan tersebut tersebar di sembilan kecamatan, yaitu Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Wanadadi, Banjarmangu, Purwanegara, Punggelan, Bawang, dan Madukara.
Sebagian besar merupakan lahan tadah hujan atau berada di wilayah perbukitan yang sangat bergantung pada curah hujan sebagai sumber utama pengairan.
Meski demikian, hingga awal Juli 2026 pemerintah daerah belum menerima laporan adanya sawah yang mengalami kekeringan parah.
Menurut Emi, kondisi lahan pertanian saat ini masih dapat dipertahankan berkat pemanfaatan pompa air yang digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan irigasi.
Selain memberikan bantuan pompa, pemerintah juga membangun sistem irigasi perpompaan pada tahun 2024 dan 2025 guna memperkuat ketahanan sektor pertanian saat musim kemarau.
Tak hanya itu, Distankan KP juga mengembangkan irigasi perpipaan di sejumlah wilayah dengan memanfaatkan sumber mata air melalui sistem gravitasi. Salah satu proyek tersebut berada di Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara.
Program tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan air untuk lahan pertanian sehingga produktivitas petani tetap terjaga meski curah hujan menurun.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap petani, Pemkab Banjarnegara juga mengusulkan peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi wilayah yang memiliki risiko tinggi mengalami kekeringan.
Pada tahun 2026, Banjarnegara memperoleh kuota perlindungan seluas 400 hektare dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kuota tersebut diprioritaskan untuk lahan yang rawan terdampak kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman agar petani tetap memiliki jaminan apabila mengalami gagal panen.
Di sisi lain, dampak musim kemarau mulai dirasakan masyarakat di Desa Gemuruh Kesatrian, Kecamatan Bawang.
Menurunnya debit mata air menyebabkan sedikitnya 40 kepala keluarga atau sekitar 209 jiwa di RT 03 RW 07 mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa mengajukan permohonan bantuan kepada instansi terkait agar kebutuhan air masyarakat dapat segera dipenuhi.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banjarnegara bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga pada Jumat (3/7/2026).
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi PMI Banjarnegara, Aji Piluroso, menjelaskan bantuan diberikan setelah pihaknya menerima permohonan resmi dari Pemerintah Desa Gemuruh yang melaporkan penurunan debit mata air sebagai penyebab utama krisis air bersih.
Setelah dilakukan koordinasi dengan BPBD, distribusi air bersih segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.
PMI, BPBD, dan pemerintah desa akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan selama musim kemarau berlangsung.
Apabila terdapat wilayah lain yang mulai mengalami kekeringan dan kesulitan memperoleh air bersih, penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau serta melaporkan sejak dini apabila mulai terjadi penurunan debit sumber air di wilayah masing-masing.
Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, pemerintah berharap dampak kekeringan terhadap sektor pertanian maupun kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan sehingga aktivitas warga tetap berjalan dengan baik selama musim kemarau 2026. (far/jud/stch/dda)
