BANYUMASEKSPRES.ID, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui bahwa pelaksanaan dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), masih menghadapi berbagai tantangan di sejumlah daerah.
Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintah agar implementasi kedua program strategis nasional tersebut semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program kini sedang dihimpun sebagai bahan penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat.
Pemerintah menilai masukan dari pemerintah daerah memiliki peran penting agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih selaras dengan kondisi masing-masing wilayah.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah menggelar forum penjaringan masukan bersama pemerintah daerah di Surabaya pada Kamis (18/6).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian evaluasi yang telah dilaksanakan di sejumlah daerah.
Jawa Timur menjadi wilayah keempat yang dikunjungi setelah Kendari, Surakarta, dan Banjarbaru.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat berupaya memperoleh gambaran nyata mengenai berbagai hambatan yang ditemui pemerintah daerah selama menjalankan program prioritas nasional.
Seluruh masukan akan digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan agar implementasinya semakin optimal.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan berbagai daerah menyampaikan beragam persoalan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih.
“Dua program itu memang menjadi salah satu yang kami evaluasi. Banyak masukan yang kami terima dari daerah terkait pelaksanaannya,” kata Yusharto.
Pelaksanaan Program MBG Masih Hadapi Sejumlah Tantangan
Menurut Yusharto, salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis adalah belum seluruh dapur umum dapat beroperasi.
Selain itu, penerapan standar nasional di beberapa wilayah dinilai masih belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Perbedaan karakteristik wilayah membuat kebutuhan setiap daerah tidak selalu sama.
Karena itu, pemerintah kini melakukan penghitungan ulang agar kapasitas dapur umum maupun pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Evaluasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, kondisi geografis, serta karakteristik masing-masing daerah.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan standar yang telah ditetapkan.
“Tidak semua dapur harus melayani 3.000 penerima manfaat. Ada daerah yang kondisinya memang tidak membutuhkan jumlah sebesar itu. Begitu juga pembiayaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil,” ujarnya.
Koperasi Desa Merah Putih Juga Masuk Fokus Evaluasi
Selain program MBG, Kemendagri juga terus menghimpun berbagai masukan mengenai pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.
Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan di tingkat daerah.
Masukan yang diterima berasal dari berbagai wilayah yang telah mengikuti forum evaluasi sebelumnya.
Seluruh informasi tersebut akan dipetakan untuk mengetahui pola persoalan yang muncul selama implementasi program berlangsung.
Hasil evaluasi nantinya tidak hanya berfokus pada satu program, melainkan menjadi bagian dari kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan berbagai Program Direktif Presiden.
“Masukan mengenai Koperasi Merah Putih cukup banyak kami terima sejak batch sebelumnya. Semua akan kami himpun untuk melihat problematika pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden secara menyeluruh,” ungkapnya.
Evaluasi Menjadi Bagian dari Kajian 10 Program Direktif Presiden
Forum evaluasi yang digelar Kemendagri tidak hanya membahas MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kajian terhadap 10 Program Direktif Presiden Prabowo.
Program-program yang masuk dalam evaluasi meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga hilirisasi dan ekonomi kerakyatan.
Melalui proses evaluasi tersebut, pemerintah berharap dapat memperoleh masukan yang komprehensif dari daerah sehingga pelaksanaan setiap program strategis nasional dapat berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pemprov Jatim Ungkap Kendala Pelaksanaan di Lapangan
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyampaikan sejumlah persoalan nyata yang ditemui selama implementasi program prioritas pemerintah.
Menurutnya, pada pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih masih terdapat desa yang mengalami kendala penyediaan lahan.
Kondisi tersebut menyebabkan operasional koperasi belum dapat berjalan secara optimal di beberapa wilayah.
Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis juga masih terus mengalami penyesuaian.
Pemerintah daerah berupaya memastikan pelaksanaan program memenuhi standar yang ditetapkan sekaligus tetap menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Terkait KDMP, persoalannya tidak bisa bergerak karena kebutuhan tanah. Demikian juga MBG, pelaksanaannya masih terus kami lakukan perbaikan agar sesuai standar,” ujar Adhy.
Pemprov Jawa Timur Tetap Dukung Program Prioritas Presiden
Meski masih terdapat sejumlah hambatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung seluruh program prioritas Presiden.
Berbagai kendala yang ditemukan selama pelaksanaan akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
Pemerintah daerah menilai penyampaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan merupakan bagian dari upaya memperbaiki efektivitas implementasi program.
Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan di tingkat nasional dapat semakin sesuai dengan kebutuhan daerah.
Adhy menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tetap diberikan sembari terus menyampaikan berbagai masukan agar pelaksanaannya menjadi lebih baik pada masa mendatang.
“Program-program ini bagus dan kami mendukung penuh. Tetapi kalau memang ada yang harus diperbaiki, tentu harus kami sampaikan agar pelaksanaannya semakin efektif,” pungkasnya.(taa)
