BANYUMASEKSPRES.ID, BANJARNEGARA – Masalah ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama saat anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Banjarnegara pada Jumat, 24 April 2026.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menjadi salah satu pembicara kunci yang menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi daerah dalam menghadapi isu-isu penting ini.
Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Zainuddin, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini sangat penting untuk memantau pelaksanaan program strategis yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di Banjarnegara.
“Kami melaksanakan kunjungan kerja untuk memantau perkembangan program strategis daerah dan memastikan penganggaran maupun pelaksanaannya tepat sasaran,” ujarnya dengan tegas.
Hal ini menunjukkan komitmen DPRD untuk memastikan bahwa setiap program yang dirancang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus dalam kunjungan ini adalah sektor pertanian.
Menurut Zainuddin, posisi geografis Banjarnegara yang dikenal sebagai basis pertanian di Jawa Tengah membuat sektor ini tak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan daerah.
“Ketahanan pangan itu urusan vital karena menyangkut perut rakyat. Peran Banjarnegara sebagai sentra pertanian harus terus diperkuat,” katanya menekankan pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan masyarakat setempat.
Zainuddin juga menyatakan keyakinannya bahwa sektor pertanian mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah jika didukung oleh sistem yang lebih baik.
Hal ini mencakup kebijakan pemerintah yang mendukung serta penguatan program di lapangan agar petani dan pelaku usaha pertanian lainnya mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan pasar.
Dengan kata lain, revitalisasi sektor pertanian harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Selain ketahanan pangan, isu kemiskinan juga mendapat sorotan dalam diskusi tersebut.
Zainuddin menegaskan perlunya sinergi antara program pemerintah provinsi dan kabupaten agar manfaat dari setiap inisiatif dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Kalau program berjalan tepat, kesejahteraan meningkat dan kemiskinan bisa ditekan,” ujarnya optimistis tentang potensi kolaborasi antara dua tingkat pemerintahan.
Wakhid Jumali menambahkan bahwa kunjungan anggota Komisi E DPRD Jateng ke Banjarnegara sangat penting karena daerah memerlukan dukungan nyata dari pemerintah provinsi dalam menangani persoalan-persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan upaya kabupaten saja.
“Intervensi provinsi sangat dibutuhkan untuk membedah persoalan daerah lebih dalam, terutama kemiskinan dan ketahanan pangan,” ungkap Wakhid.
Dalam konteks ini, Wakhid juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal, bukan sekadar pembagian sumber daya secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
“Adil itu bukan sama rata, tapi sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” jelasnya, menyoroti pentingnya kebijakan yang responsif terhadap karakteristik unik tiap wilayah.
Kunjungan kerja ini bukan hanya merupakan ajang komunikasi antara legislatif dan eksekutif namun juga sebagai kesempatan untuk mendengarkan langsung suara masyarakat melalui pemimpin daerah.
Hal ini penting agar semua pihak dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh petani serta masyarakat miskin di Banjarnegara dan bagaimana solusi konkret dapat diterapkan.
Dalam konteks ketahanan pangan, peran petani sebagai garda terdepan dalam penyediaan makanan bagi masyarakat sangatlah krusial.
Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah berupa pelatihan, akses teknologi pertanian modern dan infrastruktur pasar harus terus ditingkatkan agar produktivitas pertanian semakin meningkat.
Zainuddin juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas hidup petani tidak hanya bergantung pada hasil panen tetapi juga pada kemampuan mereka dalam mengelola usaha tani secara efektif.
“Kami berharap ada program-program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani agar mereka lebih mandiri dan mampu bersaing di pasar,” ungkap Zainuddin.
Dengan adanya kunjungan kerja ini, harapannya adalah dapat terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten sehingga setiap program strategis dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Banjarnegara. (jud/stch/dda)
