BANYUMASEKSPRES.ID, PURBALINGGA – Kasus thalasemia di Purbalingga masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 86 kasus thalasemia yang terdeteksi dan terlapor di Kabupaten Purbalingga.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 37 penyandang thalasemia berada pada rentang usia sekolah, yakni 7 hingga 18 tahun.
Data tersebut tercatat melalui Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia (POPTI).
Jumlah penyandang yang masih berada pada usia sekolah tersebut mendorong Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) Purbalingga untuk memperkuat upaya deteksi dini.
Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas pelaksanaan skrining thalasemia melalui sektor pendidikan.
Ketua Tim P2PTM dan Keswa DinkesPPKB Purbalingga, Bekti Aribawanti Rini, mengatakan skrining memiliki peran penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak awal.
Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan lebih luas dapat membantu menemukan kasus lebih dini.
“Sangat penting sebetulnya untuk mencegah keturunan Thalasemia. Harapannya, program ini bisa disosialisasikan lebih luas ke sekolah-sekolah,” tegas Rini dalam hearing Thalasemia di Politeknik Madyatika, Selasa (11/8/2026).
Menurut Rini, skrining thalasemia yang dilakukan secara lebih masif berpotensi menemukan lebih banyak kasus yang sebelumnya belum terdeteksi.
Deteksi sejak usia sekolah juga dinilai penting sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan lebih awal.
Pelaksanaan skrining tersebut dilakukan dengan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) Kementerian Kesehatan. Skrining menyasar kelompok usia 2 tahun dan 13 tahun.
Program tersebut kini diintegrasikan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) anak sekolah, terutama bagi siswa kelas 7 SMP.
Integrasi ini diharapkan dapat membuat pemeriksaan kesehatan anak menjadi lebih mudah dilakukan sekaligus memperluas jangkauan deteksi.
Meski demikian, pelaksanaan skrining thalasemia di Purbalingga masih menghadapi sejumlah kendala.
Salah satunya berkaitan dengan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan.
Ketersediaan strip Hb menjadi salah satu perhatian karena penggunaannya bergantung pada alokasi dari Kementerian Kesehatan.
Padahal, alat tersebut dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi hemoglobin anak.
Pemeriksaan menggunakan strip Hb sendiri belum dapat langsung memastikan seseorang menderita thalasemia.
Hasil pemeriksaan tersebut lebih berfungsi sebagai indikator awal untuk mengetahui kemungkinan adanya anemia.
Jika ditemukan indikasi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, pasien tetap harus menjalani pemeriksaan laboratorium lanjutan.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan apakah seseorang benar-benar mengalami thalasemia.
Karena itu, penguatan skrining tidak hanya membutuhkan peningkatan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat.
Dukungan terhadap ketersediaan sarana pemeriksaan juga menjadi bagian penting agar proses deteksi dini dapat berjalan secara optimal.
Dengan jumlah kasus yang mencapai 86 orang hingga Juli 2026, pemerintah daerah perlu terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak.
Terlebih, 37 penyandang di antaranya masih berada pada rentang usia sekolah.
Sekolah menjadi salah satu lingkungan yang dinilai strategis untuk memperluas informasi mengenai thalasemia.
Selain membantu menemukan kasus lebih awal, sosialisasi juga dapat meningkatkan pemahaman siswa dan orang tua mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami thalasemia sekaligus pentingnya deteksi dini.
Pemeriksaan sejak usia anak dan remaja menjadi salah satu bagian dari upaya mengetahui kondisi kesehatan sebelum masalah berkembang lebih jauh.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga memberikan dukungan anggaran untuk membantu penanganan penyandang thalasemia.
Dukungan tersebut dialokasikan melalui DinkesPPKB Purbalingga untuk Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia (POPTI).
Setiap tahun, Pemkab Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp162 juta yang dihibahkan kepada POPTI.
Dukungan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap penyandang thalasemia dan keluarganya.
Data kasus thalasemia di Purbalingga sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, keluarga, dan organisasi penyandang.
Dengan kerja sama tersebut, upaya skrining dan penanganan diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas.
DinkesPPKB Purbalingga pun mendorong agar sosialisasi mengenai program skrining dapat diperluas ke sekolah-sekolah.
Dengan semakin banyak masyarakat mengetahui pentingnya deteksi dini, potensi kasus yang belum teridentifikasi diharapkan dapat ditemukan lebih cepat.
Pada akhirnya, 86 kasus thalasemia yang tercatat di Purbalingga hingga Juli 2026 menjadi perhatian bersama, terlebih terdapat 37 penyandang yang masih berusia 7 hingga 18 tahun.
Penguatan skrining melalui sekolah dan Cek Kesehatan Gratis menjadi salah satu langkah yang diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini sekaligus mendukung penanganan penyandang thalasemia di daerah. (alw/stch/dda)
